Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengharapkan pembangunan poros maritim dunia dan tol laut yang dicanangkan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kalla kelak berbasiskan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"Jika pembangunan poros maritim ini berbasis 'business to business' akan menimbulkan berbagai polemik karena tidak memperhatikan hak dasar manusia, lingkungan dan sosial masyarakat," kata Aktivis YLBHI, Ridwan Bahar di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, pembangunan poros maritim sangat dikhawatirkan akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat. Artinya, atas nama pembangunan akan banyak hal yang terjadi benturan polemik kepentingan para pihak.
"Selama ini, permasalahan suatu pembangunan selalu dihadapkan persaingan dan kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, pendekatan pembangunan rezim-rezim pemerintahan terdahulu sarat pelanggaran HAM, menimbulkan persoalan sosial dan konflik lahan yang serius.
"Kita harus turut mengawasi bahwa ide poros maritim dan tol laut yang dicanangkan Jokowi-JK benar-benar hadir untuk meningkatkan keteladanan negara dalam penegakan hukum dan bukan meneruskan perilaku buruk pembangunan di masa lalu, yang menggusur dan mengkriminalisasi warga," katanya.
Pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada tim Transisi Jokowi.
Ini penting ditempuh pada awal sebagai tolak ukur bahwa visi maritim ini benar-benar tulus dan berbeda, artinya turut mengoreksi sejumlah kebijakan pembangunan rezim sebelumnya yang secara nyata telah menceiderai hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengajak presiden terpilih untuk berdialog langsung dengan masyarakat dalam sebuah forum lokakarya nasional untuk mengkritisi dan merumuskan lebih lanjut secara terbuka konsepsi poros maritim dunia dan ide tol laut agar turut dilahirkan peta jalan pemulihan ekosistem dan laut yang menjadi bagian agenda prioritas pembangunan Indonesia," katanya.
"Jika pembangunan poros maritim ini berbasis 'business to business' akan menimbulkan berbagai polemik karena tidak memperhatikan hak dasar manusia, lingkungan dan sosial masyarakat," kata Aktivis YLBHI, Ridwan Bahar di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, pembangunan poros maritim sangat dikhawatirkan akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat. Artinya, atas nama pembangunan akan banyak hal yang terjadi benturan polemik kepentingan para pihak.
"Selama ini, permasalahan suatu pembangunan selalu dihadapkan persaingan dan kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, pendekatan pembangunan rezim-rezim pemerintahan terdahulu sarat pelanggaran HAM, menimbulkan persoalan sosial dan konflik lahan yang serius.
"Kita harus turut mengawasi bahwa ide poros maritim dan tol laut yang dicanangkan Jokowi-JK benar-benar hadir untuk meningkatkan keteladanan negara dalam penegakan hukum dan bukan meneruskan perilaku buruk pembangunan di masa lalu, yang menggusur dan mengkriminalisasi warga," katanya.
Pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada tim Transisi Jokowi.
Ini penting ditempuh pada awal sebagai tolak ukur bahwa visi maritim ini benar-benar tulus dan berbeda, artinya turut mengoreksi sejumlah kebijakan pembangunan rezim sebelumnya yang secara nyata telah menceiderai hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengajak presiden terpilih untuk berdialog langsung dengan masyarakat dalam sebuah forum lokakarya nasional untuk mengkritisi dan merumuskan lebih lanjut secara terbuka konsepsi poros maritim dunia dan ide tol laut agar turut dilahirkan peta jalan pemulihan ekosistem dan laut yang menjadi bagian agenda prioritas pembangunan Indonesia," katanya.