Selasa, 30 September 2014

Jaksa Syariah Brunei Pelajari Syariat Islam Aceh

ANT


Sejumlah jaksa syariah Brunei Darusaalam mempelajari pelaksanaan dan penerapan syariat Islam yang telah diberlakukan di provinsi berotonomi khusus, Aceh.



"Kami akan berada dan melakukan pertemuan dengan para pejabat di beberapa instansi di Aceh untuk mempelajari pelaksanaan syariat Islam di daerah ini," kata Ketua rombongan Jaksa Syariah Brunei Hj Hadiyati di Banda Aceh, Selasa (30/9).



Hal itu disampaikannya seusai melakukan pertemuan dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI). Ia juga menyatakan simpati kepada KWPSI yang ikut berpartisipasi menyosialisasikan syariat Islam di Aceh.



Hadiyati menjelaskan, tidak menutup kemungkinan syariat Islam yang telah diterapkan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu juga akan dilaksanakan di Brunei Darussalam. "Tidak menutup kemungkinan kami akan mengadopsi beberapa peraturan hukum atau qanun syariat Islam di Aceh untuk diberlakukan juga di Brunei Darussalam," katanya menjelaskan.



Selama berada di Aceh, anggota tim dari Jaksa Syariah Brunei Darussalam itu juga akan mencari masukan antara lain di Mahkamah Syariah Aceh, Pemkot Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Baitul Mal Aceh dan akademisi di UIN Ar-Raniry Darussalam.



"Informasi yang kami peroleh dari KWPSI sangat penting bagi kami. Wartawan Aceh ikut berperan aktif membantu pemerintah mensosialisasikan Syariat Islam baik kepada masyarakat lokal, nasional maupun internasional," kata Hj Hadiyati.



Tim Jaksa Syariah Brunei Darussalam itu antara lain bertemu dengan Sekjen KWPSI Muhammad Saman, Jubir KWPSI Azhari, penasehat KWPSI Tgk Mulyadi Nurdin, dan anggota KWPSI Tgk Farhan. Pertemuan itu difasilitasi Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Tgk Safaruddin.



Hadiyati menjelaskan, kedatangan mereka itu juga untuk melihat situasi Aceh dengan pelaksanaan syariat Islam, serta bagaimana penerapan pencambukan terhadap warga yang melanggar hukum.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua