Rabu, 01 October 2014

Berbekal UU Hak Cipta Teranyar, Pemerintah Bisa Blokir Youtube

Bila tidak mau membayar royalti.
Ali
Dirjen HKI, Ahmad Ramli (kiri). Foto: SGP


Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prof. Ahmad Ramli mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menutup website-website yang memuat lagu dan video, seperti Youtube, bila mereka tidak mau membayar royalti kepada musisi Indonesia.


Ramli mengutarakan bahwa kewenangan memblokir ini diperoleh berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang telah disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan itu diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 RUU Hak Cipta yang tinggal menunggu pengesahan dari presiden.


“Pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo boleh menutup youtube kalau mereka tidak mau membayar royalti,” ujarnya dalam acara sosialisasi RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin (29/9).



 









RUU Hak Cipta

(Telah Disetujui DPR dan Pemerintah)



Pasal 55

(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.



Pasal 56

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten,dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.



(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



Penjelasan Pasal 56

(1) Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.



Ramli mengatakan meski aturan ini sudah bisa langsung dilaksanakan, tetapi masih ada peraturan teknis mengenai tata cara penutupan konten yang tidak membayar royalti itu. Selain itu, perlu juga pembentukan peraturan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengurusi royalti seniman Indonesia.


“LMK nanti yang akan membuat agreement dengan youtube menyangkut semua karya musisi Indonesia di youtube,” tambahnya.


Lebih lanjut, Ramli menegaskan bahwa situs-situs penyedia lagu dan video seperti Youtube dan Kapanlagi tidak perlu khawatir sepanjang mereka menjalani ketentuan UU Hak Cipta ini. “Youtube dan Kapanlagi tidak dianggap melanggar apapun, selama dia melakukan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif,” pungkasnya. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua