Jumat, 03 Oktober 2014

DeTIKNas: Branchless Banking Perlu Infrastruktur Memadai

FAT
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) menilai, program branchless banking yang tengah dicanangkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan infrastruktur yang memadai. Terlebih lagi untuk wilayah di Indonesia Timur.

"Wilayah Indonesia Timur belum siap, palapa ring belum ada di Merauke, baru sampai Manado," kata Ketua Pelaksana DeTIKNas, Ilham A Habibie di Jakarta, Kamis (2/10), malam.

Bukan hanya palapa ring, kata putra mantan Presiden BJ Habibie ini, sejumlah kelengkapan infrastruktur lain untuk menunjang branchless banking juga perlu ditingkatkan. Ia menilai, program branchless banking yang bermuara padaa cashless economy ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Selain murah, program ini juga memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para konsumen atau nasabah dalam bertransaksi. Hanya saja, ia mengingatkan, sistem keamanan yang menggerakkan program ini berjalan harus benar-benar terproteksi. Setidaknya, program branchless banking harus dilakukan di beberapa tempat sebagai pilot project.

Seiring dengan itu, kata Ilham, pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan program ini harus lebih ditingkatkan lagi. "Siapkan SDM-nya. Sehingga, apa yang dicita-citakan bisa terimplementasi dengan aman dan baik," pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua