BI Pantau Rencana Pemerintah Revisi Target Ekspor
Berita

BI Pantau Rencana Pemerintah Revisi Target Ekspor

Agar fiskal tetap terjaga, BI berharap kebijakan mengenai BBM bersubsidi segera dilakukan pemerintah.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Foto: RES
Foto: RES
Bank Indonesia (BI tengah memantau rencana pemerintah yang akan merevisi target ekspor. Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengaku akan membahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkait rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai revisi target ekspor untuk mencari solusi dari sisi moneter.

"Secara umum, saya belum bisa bahas itu (rencana revisi target ekspor, red). Nanti di RDG bulanan, kita akan membahas itu," kata Agus di Jakarta, Jumat (3/10).

Ia tak menampik, rencana kebijakan pemerintah itu lantaran defisit di sektor minyak dan gas (migas) rendah. Terlebih lagi di bulan Agustus 2014. Seiring dengan itu, surplus di neraca perdagangan non migas mengecil. Hal itu dikarenakan besarnya impor di sektor non migas.

Meski begitu, Agus berharap, ke depan angka transaksi berjalan Indonesia membaik. Agar angka transaksi berjalan membaik, pemerintah bisa segera menetapkan kebijakannya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kenaikan harga BBM subsidi ini semata-mata untuk menjaga agar fiskal Indonesia tetap terjaga.

"Tentu kita sangat berharap, adanya kebijakan terkait dengan migas, khususnya subsidi BBM, agar fiskal dapat terjaga sehat," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akan merevisi target ekspor sebanyak AS$190 miliar hingga akhir tahun 2014. Revisi dilakukan lantaran harga crude palm oil (CPO) yang terus merosot hingga Agustus 2014. Bukan hanya itu, harga batubara juga terus menurun dalam dua bulan terakhir.

Bauran Kebijakan
Terkait nilai dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus ke level Rp12 ribu per dolar dianggap BI sebagai sesuatu yang wajar. Agus mengatakan, salah satu faktor penyumbang melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS itu karena pengaruh dari normalisasi kebijakan The Fed.

"Kalau yang besar adalah pengaruh dari luar, bagi Indonesia tentu ada (pengaruh) dari domestik," kata Agus.

Meski begitu, lanjut Agus, BI berjanji akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyikapi persoalan dengan kurs ini. Dari sisi regulasi, BI juga akan merespon hal ini dalam bentuk bauran kebijakan, khususnya di sektor makroprudensial. Salah satu kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan utang luar negeri.

"Kita akan menegaskan terkait dengan pengelolaan utang luar negeri yang lebih sehat," kata Agus.

Seiring dengan itu, Agus mengatakan, BI juga akan berkoordinasi dengan otoritas lain berkaitan dengan pendalaman pasar keuangan. Hal ini diperlukan agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik lagi ke depannya.

"Kita juga terus berusaha untuk mendorong pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan perlu dilakukan agar kita mempunyai daya tahan yang lebih baik," pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait