Capim KPK: Hanya Politisi Bodoh yang Ingin Bubarkan KPK
Utama

Capim KPK: Hanya Politisi Bodoh yang Ingin Bubarkan KPK

Serangan koruptor lebih bahaya ketimbang DPR.

Oleh:
RZK
Bacaan 2 Menit
Busyro Muqoddas. Foto: Sgp
Busyro Muqoddas. Foto: Sgp
Baru saja menjabat, kiprah anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) terus mendapat sorotan miring dari sejumlah kalangan. Gagasan KMP seringkali menuai kritik. Setelah berhasil menggolkan RUU Pemilihan Kepala Daerah, sejumlah kalangan khawatir target KMP adalah pelemahan atau bahkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait wacana ini, salah satu calon pimpinan KPK, Robby Arya Brata mengatakan serangan terhadap KPK memang faktanya terjadi. Menurut dia, serangan itu dilakukan melalui jalur konstitusi dengan cara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), jalur politik dengan cara revisi undang-undang di DPR atau jalur internal dengan cara menyusupkan orang-orang tidak berintegritas ke dalam KPK.

“Saya menentang wacana pembubaran KPK, menurut saya, KPK justru harus diperkuat kedudukannya,” ujar Robby dalam acara diskusi “Lebih Dekat Mengenal Calon Pimpinan KPK”, Selasa (7/10), yang digagas sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti MaPPI FHUI, ICW, YLBHI, ILR, dan PSHK.

Robby menegaskan bahwa KPK tidak hanya harus diperkuat, tetapi juga harus dipermanenkan. Alasannya, karena KPK menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Fungsi ini, kata dia, hanya akan efektif jika dilaksanakan oleh KPK karena lembaga anti rasuah ini, berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, hanya fokus pada satu jenis tindak pidana.

Dia menentang wacana pembubaran KPK yang bergulir di DPR. Menurut Robby, politisi yang mengusulkan pembubaran KPK adalah ‘politisi bodoh’, karena berniat melemahkan atau membubarkan KPK akan berhadapan langsung dengan rakyat. Padahal, kata Robby, politisi dapat menempuh ‘jalan pintar’ seperti pengujian undang jika ingin merombak KPK.

I Wayan Sudirta, Calon Pimpinan KPK lainnya, mengaku optimis KPK akan bertahan dari segala macam upaya pelemahan. Kuncinya, kata dia, adalah dukungan politik dari presiden. Menurut Sudirta, Joko Widodo sebagai Presiden RI terpilih harus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mendukung penuh KPK.

“Sebenarnya, Koalisi Merah Putih itu tidak seberapa bahaya, yang berbahaya itu justru koruptor yang menyerang KPK melalui berbagai cara, termasuk jalur judicial review,” papar Sudirta yang tercatat sudah lebih dari sekali mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK.

Sudirta meyakini bahwa berbagai upaya pelemahan KPK tidak akan berhasil karena akan muncul perlawanan dari rakyat serta dukungan dari presiden. Kalaupun DPR bersikukuh melemahkan KPK, Sudirta yakin masyarakat tidak akan tinggal diam.

“Anggota DPR yang mendukung pelemahan KPK akan dihukum masyarakat dengan cara tidak dipilih lagi menjadi anggota legislatif,” papar Sudirta.   

Calon pimpinan KPK incumbent, Busyro Muqoddas mengatakan upaya pelemahan KPK itu memang nyata. Berdasarkan pengalamannya selama menjadi pimpinan KPK, Busyro melihat serangan pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan KPK datang dari berbagai arah. Namun begitu, Busyro menganggap segala serangan itu sebagai sebuah dinamika.

“Sejauh ini, saya tidak lihat ada kesepakatan Koalisi Merah Putih yang ingin melemahkan atau membubarkan KPK. Saya pikir itu hanya orang perseorangan yang tidak mewakili koalisi,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait