Rabu, 08 October 2014

Sssttt, UU Hak Cipta Ternyata Dibuat oleh Anak Mall

Berat badan Sam Bimbo naik dua kilo selama pembahasan RUU Hak Cipta.
Ali
Dirjen HKI Prof. Ahmad Ramli (Kiri). Foto: SGP


Sebuah undang-undang biasanya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Namun, beda halnya dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Setidaknya, ada tiga pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU yang telah disetujui ini, yakni pemerintah, DPR, dan anak mall.


Ya, anak mall. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prof. Ahmad Ramli yang “membongkar” rahasia ini.


Ceritanya, pembahasan RUU Hak Cipta ini digelar maraton oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR dan perwakilan pemerintah yang dipimpin oleh Ramli. “Rapat digelar dari siang, sore, bahkan hingga malam hari,” ungkapnya dalam acara sosialisasi RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin lalu (29/9).


“Rapat dengan DPR siang hari, sore kami rapat inter departemen (antar kementerian di pemerintah,-red) di mall. Berpindah dari satu mall ke satu mall. Gara-gara UU Hak Cipta ini, kami jadi anak mall,” seloroh akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini. 


“Malamnya rapat di hotel. Besoknya sudah memberikan masukan yang diminta Pansus,” ujar Ramli mengenang sibuknya pembahasan RUU Hak Cipta itu.


Pengakuan Ramli ini dikonfirmasi oleh penyanyi senior Sam Bimbo. Pria yang ikut dalam setiap pembahasan RUU Hak Cipta di DPR ini mengakui padatnya jadwal pembahasan, sehingga membuat dirinya juga menjadi ‘anak mall’. “Pagi di DPR, sore di Mall, malam di hotel,” ujarnya.


“Perut saya bahkan jadi naik dua kilo. Mudah-mudahan badan tambah sehat setelah ini,” seloroh pentolan Bimbo ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua