Kamis, 09 October 2014

Awas, Tukang Foto Kopi Bisa Dijerat UU Hak Cipta

Wajib membayar royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif bila menggandakan seluruh isi buku.
Ali
Aktivitas jasa foto copy. Foto: RES (Ilustrasi)

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Prof. Ahmad Ramli mengatakan bahwa pemberi jasa foto kopi harus membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bila ia menggandakan seluruh isi buku yang sudah terdaftar hak cipta.

Bila ini tidak dilakukan, tentu Undang-Undang Hak Cipta teranyar bisa menjerat si tukang foto kopi tersebut.

Ramli menjelaskan bahwa UU Hak Cipta yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah memang memberi kelonggaran penggandaan buku ciptaan seseorang untuk tujuan non komersil. “Jadi, perguruan tinggi jangan khawatir. Mereka diberi keleluasaan untuk kepentingan perpusatakan,” ujarnya dalam acara sosialisasi RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin lalu (29/9).

Namun, penggandaan buku ciptaan seseorang ini diatur secara ketat dalam UU ini. Pasal 47 huruf a UU Hak Cipta berbunyi, “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:

a.    Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:

1.    Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;

2.    Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan

3.    Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

b.    Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

1.    Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2.    Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c.     Pembuatan salinanan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Ramli menjelaskan mahasiswa tidak bisa lagi berdalih bahwa mereka ‘mengcopy’ sebuah buku untuk kebutuhan akademik secara sembarangan. “Tidak bisa digandakan satu buku, tetapi kalau bagian-bagian dari buku itu, ya boleh saja,” ujarnya.

“Saya sebagai dosen mengalami sendiri. Buku saya digandakan oleh mahasiswa di tukang foto copy,” tambah akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH Unpad) ini.

Oleh karena itu, Ramli mengatakan bila mengacu ke UU Hak Cipta ini, maka tukang foto kopi yang menggandakan sebuah buku ke mahasiswa, harus membayar royalti ke LMK.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, sanksi terberat bagi pengganda hak ciptaan yang dilakukan tanpa hak dalam UU Hak Cipta ini adalah pidana penjara 10 tahun dan denda Rp4 Miliar.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua