Jumat, 17 Oktober 2014

ICW Berharap DPR Mau Selidiki Capim KPK

Dua capim yang diserahkan ke DPR cukup baik, tetapi Wakil Koordinator ICW lebih condong ke Busyro.
ANT
Suasana seleksi wawancara capim KPK oleh panitia seleksi. Foto: RES

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan menelusuri rekam jejak dua orang calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pertanyaan DPR biasanya hanya formalitas, saya harap hal-hal itu sudah ditinggalkan tapi lebih kepada pertanyaan yang mendalam soal rekam jejak dan aktivitas lain para calon," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Kamis (16/10).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin yang merupakan ketua panitia seleksi capim KPK telah menyerahkan dua nama yaitu Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Analis Hukum Internasional dan Kebijakan Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata kepada Presiden SBY sebagai dua nama yang lolos seleksi capim KPK.

Mereka akan menjalani "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan) di hadapan Komisi III DPR sebagai tahap terakhir sebelum dilantik menjadi pimpinan KPK.

"Pak Busyro kita sudah tahu sendiri bagaimana sepak terjang beliau di KPK dan KY, tapi kalau Pak Robby kita secara praktis belum bisa terlihat, cuma lihat dari paper, pernyataan dan aktivitas di setkab yang juga tidak terlihat betul. DPR ke depan harus lebih memperdalam apa yang sudah dilakukan Pak Busyro dan Pak Robby. Apakah benar-benar layak di KPK? lebih 'investigative interview' bukan hanya tanya-tanya soal paper," tambah Agus.

Pertanyaan mengenai jumlah harta kekayaan, sumber harta dan perilaku-perilaku di kantor sebelumnya juga diharapkan diajukan oleh DPR.

"Pertanyaan mengenai gagasan antikorupsi dan terobosan hukum sebaiknya hanya 30 persen, tapi selebihnya bagaimana keluarga, kekayaan, kepemilikan aset dan lain-lain. Bagaimana keberanian mereka saat sudah di KPK? Apa ada terobosan baru yang lebih revolusioner untuk memperkuat KPK dengan penegak hukum lain. Jadi harus ada pertanyaan luar biasa untuk mendapat jawaban luar biasa sehingga mencapai hasil yang luar biasa saat duduk sebagai pimpinan KPK," jelas Agus.

Namun, penilaian Agus terhadap Busyro dan Robby secara umum cukup baik.

"Menurut saya cukup baik keduanya, kalau pak Busyro sudah teruji di KPK dan Pak Robby menurut kami relatif gagasannya cukup baik mengenai pemberantasan korupsi, di Setkab dia juga cukup baik," ungkap Agus.

Khusus untuk Robby, Agus berpesan agar ia tidak berupaya mengamankan kasus-kasus terkait pemerintah lama bila terpilih sebagai pimpinan KPK.

"Menurut saya terutama pak Robby karena dia lama di pemerintah kalaupun lolos jangan dia mengamankan orang-orang di pemerintah yang terlibat korupsi, terutama pemerintahan yang lama karena dia bagian pemerintah yang lama. DPR harus punya tim khusus di luar anggota DPR untuk menelusuri lebih jauh seberapa bersih Pak Robby ini, lebih dalam dari yang dilakukan pansel, karena yang kita harapkan adalah orang yang hampir punya kesempurnaan," ungkap Agus.

Agus secara pribadi berharap agar Busyro Muqoddas tetap menjadi pimpinan KPK.

"Kalau saya pribadi berharap Pak Busyro bisa lolos lagi sehingga tidak ada proses adaptasi, tinggal melanjutkan, tapi kalau Pak Busyro tidak lolos kita harus terima sebagai kenyataan politik. Pak Robby harus beradaptasi dengan waktu, berdiskusi, berdialog, bekerja sama dengan empat pimpinan lain. Kalau di DPR saya agak ragu apakah mungkin DPR masih bisa meloloskan lagi yang bersangkutan (Busyro)," tambah Agus.

Sebelumnya, Robby menegaskan dirinya bukan titipan Presiden SBY. "Semua orang yang kenal saya akan menyimpulkan saya bukan orang (Presiden) SBY karena selama ini saya banyak mengkritik pemerintah. Salah satunya melalui tulisan-tulisan saya, bahkan buku saya yang terbit di Amerika jelas-jelas mengkritik SBY dan mengkritik pemerintahan reformasi yang gagal," katanya.

Busyro dan Robby, lolos dari tes wawancara pansel yang juga diikuti empat kandidat lain yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua