Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemerintahan Joko Widodo kalah dibanding dengan era Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal penyusunan kabinet.
Jika dibandingkan pada era kepemimpinan SBY tahun 2009, sejumlah nama-nama calon menteri diundang ke kediaman presiden di Cikeas. “Walaupun proses di cikeas tidak partisipasif, tetapi setidaknya ada sedikit transparansi,” ujar Peneliti ICW Donal Fariz di Jakarta, Jumat (17/10).
Donal mengatakan bila merujuk Pasal 16 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Jokowi masih punya kesempatan untuk memperbaiki caranya menyusun kabinet. Ketentuan itu menyatakan pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah atau janji. Sebagai informasi, Jokowi akan mengucapkan sumpah pada Senin (20/10).
“Belum terlambat dari Jokowi-Jusuf Kalla, ada waktu paling tidak 14 hari setelah dia dilantik,” ujar Donal.
Ia mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla harus benar-benar menggunakan waktu yang singkat ini untuk menyelesaikan prioritasnya dalam menyusun struktur kabinetnya. “Akan tetapi harus dimulai dari sekarang karena butuh waktu untuk menerima saran dari masyarakat, KPK, PPATK, plus Dirjen Pajak,” tambahnya.
Donal berpendapat, jika pemerintahan Jokowi-JK ingin berjalan dan bekerja dengan gesit dapat dimulai dengan membangun pemerintahan kabinet yang partisipatif dan akuntabel. “Libatkanlah publik dengan media yang ada, media sosial atau membangun sarana yang dapat membuka ruang publik untuk memberikan catatan atas nama-nama calon kabinet tersebut,” ucap Donal.
Donal mengutarakan komitmen Revolusi Mental ala Jokowi-JK sebenarnya ditantang di sini. Apalagi, Jokowi-JK kerap direfleksikan memiliki dukungan publik yang luas, relawan-relawan, dan ada juga simpul-simpul pemenangan yang kuat ketika Pilpres. “Jokowi harus membayar kepada publik dengan membangun kabinet yang bersih dan berintegritas untuk membayar lunas kontribusi publik untuk mensukseskannya menjadi Presiden,” kata Donal.