Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla sudah resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Mereka akan memimpin negara ini lima tahun ke depan, dengan segala tantangan, kemudahan, dan hambatan.
Beberapa hari sebelum pelantikan Jokowi-JK, Komite Ekonomi Nasional (KEN) melansir tantangan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Raden Pardede, Wakil Ketua KEN, menyebut tiga tantangan besar perekonomian yang akan dihadapi, dan harus diantisipasi pemerintah.
Tantangan pertama adalah perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang berakibat pada naiknya suku bunga negara tersebut. Perbaikan ekonomi Negara Paman Sam mempengaruhi nilai tukar dolar terhadap rupiah, dan berimbas pada banyak aspek finansial di Indonesia. Tantangan kedua perekonomian global yang bisa semakin melemah. Tantangan ketiga adalah tekanan inflasi jika kenaikan harga minyak benar-benar dijalankan.
Raden menjelaskan, jika the Fed menaikkan suku bunga agresif dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia akan sangat terpukul karena tengah mengalami twin deficit (transaksi berjalan dan APBN). Kenaikan suku bunga the Fed diperkirakan akan menimbulkan arus modal yang terhenti atau malah berbalik arah. Peristiwa tersebut akan berbahaya pada likuiditas dan cadangan devisa dalam negeri, karena Indonesia membutuhkan likuiditas besar untuk menyeimbangkan kedua defisit.
“Rupiah juga akan tertekan dengan semakin menguatnya dollar Amerika Serikat. Dan hal-hal tersebut akan semakin menekan transaksi berjalan di tahun depan,” ujar Raden.
Sebagai risiko yang sangat berbahaya, lanjut Raden, kenaikan suku bunga the Fed patut diantisipasi dengan kebijakan yang komprehensif.
Dari dalam negeri, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan akan membawa tekanan inflasi. Tetapi, tinggi rendahnya inflasi dan gejolak di masyarakat menjadi pertanyaan lebih lanjut. Keadaan politik yang tidak ramah membuat peristiwa ini akan memberikan goncangan sendiri.
Untuk menghadapi tantangan ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang agresif. Tetapi sebelum kebijakan terbit, pemerintah perlu mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat goncangan ekonomi dari faktor eksogen dan menentukan target dari kebijakan yang akan dilakukan untuk merespon goncangan yang datang. Juga perlu menggerakkan segala instrumen ekonomi sesuai target yang diinginkan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat goncangan ekonomi.
Pemerintah juga perlu melakukan pemotongan dan realokasi subsidi energi pada 2014. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mempunyai ruang fiskal yang lebih besar untuk kemudian dialokasikan kepada belanja infastruktur publik serta belanja jaring pengaman sosial. “Juga membangun infrastruktur dan sistem logistik yang efisien,”
Mantan Menteri Koordinator dan Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, ekonomi Indonesia dua tahun ke depan menjadi tantangan bagi pemerintahan era Jokowi-JK. Persoalan ekonomi yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru cukup rumit seperti defisit neraca transaksi berjalan, subsidi yang berlebihan, dilema menaikkan harga BBM dengan dampak meningaktnya inflasi, dan angka kemiskinan yang naik. “Dua tahun ke depan memang tantangan, tapi saya optimis,” kata Chairul.
Ekonomi Indonesia, kata dia, membutuhkan suasana yang kondusif untuk dapat bergerak sesuai tujuan. Saling gotong royong karena Indonesia terlalu kompleks untuk dikelola oleh satu kelompok saja. “Untuk itu saya ingin mengetuk hati para pemimpin bangsa untuk duduk bersama-sama dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa,” pungkas Ketua KEN ini.
Beberapa hari sebelum pelantikan Jokowi-JK, Komite Ekonomi Nasional (KEN) melansir tantangan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Raden Pardede, Wakil Ketua KEN, menyebut tiga tantangan besar perekonomian yang akan dihadapi, dan harus diantisipasi pemerintah.
Tantangan pertama adalah perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang berakibat pada naiknya suku bunga negara tersebut. Perbaikan ekonomi Negara Paman Sam mempengaruhi nilai tukar dolar terhadap rupiah, dan berimbas pada banyak aspek finansial di Indonesia. Tantangan kedua perekonomian global yang bisa semakin melemah. Tantangan ketiga adalah tekanan inflasi jika kenaikan harga minyak benar-benar dijalankan.
Raden menjelaskan, jika the Fed menaikkan suku bunga agresif dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia akan sangat terpukul karena tengah mengalami twin deficit (transaksi berjalan dan APBN). Kenaikan suku bunga the Fed diperkirakan akan menimbulkan arus modal yang terhenti atau malah berbalik arah. Peristiwa tersebut akan berbahaya pada likuiditas dan cadangan devisa dalam negeri, karena Indonesia membutuhkan likuiditas besar untuk menyeimbangkan kedua defisit.
“Rupiah juga akan tertekan dengan semakin menguatnya dollar Amerika Serikat. Dan hal-hal tersebut akan semakin menekan transaksi berjalan di tahun depan,” ujar Raden.
Sebagai risiko yang sangat berbahaya, lanjut Raden, kenaikan suku bunga the Fed patut diantisipasi dengan kebijakan yang komprehensif.
Dari dalam negeri, rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan akan membawa tekanan inflasi. Tetapi, tinggi rendahnya inflasi dan gejolak di masyarakat menjadi pertanyaan lebih lanjut. Keadaan politik yang tidak ramah membuat peristiwa ini akan memberikan goncangan sendiri.
Untuk menghadapi tantangan ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang agresif. Tetapi sebelum kebijakan terbit, pemerintah perlu mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat goncangan ekonomi dari faktor eksogen dan menentukan target dari kebijakan yang akan dilakukan untuk merespon goncangan yang datang. Juga perlu menggerakkan segala instrumen ekonomi sesuai target yang diinginkan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat goncangan ekonomi.
Pemerintah juga perlu melakukan pemotongan dan realokasi subsidi energi pada 2014. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mempunyai ruang fiskal yang lebih besar untuk kemudian dialokasikan kepada belanja infastruktur publik serta belanja jaring pengaman sosial. “Juga membangun infrastruktur dan sistem logistik yang efisien,”
Mantan Menteri Koordinator dan Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, ekonomi Indonesia dua tahun ke depan menjadi tantangan bagi pemerintahan era Jokowi-JK. Persoalan ekonomi yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru cukup rumit seperti defisit neraca transaksi berjalan, subsidi yang berlebihan, dilema menaikkan harga BBM dengan dampak meningaktnya inflasi, dan angka kemiskinan yang naik. “Dua tahun ke depan memang tantangan, tapi saya optimis,” kata Chairul.
Ekonomi Indonesia, kata dia, membutuhkan suasana yang kondusif untuk dapat bergerak sesuai tujuan. Saling gotong royong karena Indonesia terlalu kompleks untuk dikelola oleh satu kelompok saja. “Untuk itu saya ingin mengetuk hati para pemimpin bangsa untuk duduk bersama-sama dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa,” pungkas Ketua KEN ini.