Jokowi, Jangan Serahkan SDA ke Mafia Tambang
Berita

Jokowi, Jangan Serahkan SDA ke Mafia Tambang

Perubahan yang dijanjikan Jokowi–JK akan mengecewakan jika masih menggandeng orang-orang yang menyebabkan kepengurusan SDA tambang tidak lepas dari tangan mafia.

Oleh:
YOZ
Bacaan 2 Menit
Jokowi, Jangan Serahkan SDA ke Mafia Tambang
Hukumonline
Pasca dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Senin (20/10), Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum mengumumkan susunan kabinet. Sejumlah nama yang akan mengisi pos-pos tertentu, memang telah beredar di masyarakat. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan agar Jokowi-JK tidak salah dalam memilih menteri, terutama orang yang akan mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  

Pengkampanye JATAM, Ki Bagus Hadikusuma, mengatakan sektor energi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Krisis energi di pelosok Negeri tidak bisa ditutupi-tutupi dengan jargon-jargon pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dan antrian BBM menjadi masalah yang terus berulang tiap tahun. Pemadaman listrik bergilir hingga 10.211 desa yang belum teraliri listrik, merupakan potret salah urus serta kenyataan yang tak bisa diukur dengan angka-angka makro.

“Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)terbukti gagal mengatasi kebutuhan dasar rakyat Indonesia akan energi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Selasa (21/10).

Ki Bagus mengatakan, potret kegagalan masa lalu harus dibenahi bersama-sama dengan personal yang tepat, mengingat carut-marutnya pengelolaan tambang dan energi yang diwariskan.Mulai dari pelanggaran HAM, tumpang tindih perijinan dengan kawasan hutan, membuka investasi secara serampangan, hingga penciptaan ketergantungan yang besar terhadap sumber energi fosil sehingga mendorong pengerukan Sumber daya alam semakin massif.

Carut-marut tata kelola tambang dan energi  tersebut, sambung Ki Bagus,tampak dalam berbagai program dan kebijakan yang digagas oleh rezim SBY, mulai dari UU Minerba, Fast Track Program, Low Cost Green Car (LCGC), Masterplan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), hingga permasalahan penyelesaian konflik pertambangan yang ternyata malah banyak menyingkirkan masyarakat.

“Bahkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bentukan SBY juga tak luput dari nilai merah,” ujarnya.

Berbagai konflik pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang selama ini ditangani UKP4, kata Ki Bagus,hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya, seperti dalam kasus tambang bijih besi di Pulau Bangka Sulawesi Utara.

Menurut Ki Bagus, hingga saat ini,nama yang beredar untuk mengisi jabatan Menteri ESDM masih belum bisa dikatakan memiliki kekuatan perubahan yang berorientasi pada penyelamatan dan pemulihan ruang hidup masyarakat. Dari nama-nama yang  beredar dari berbagai versi (KAUR, Indo Barometer, Intrans dan nama yang disetorkan pada KPK) seperti Kuntoro Mangkusubroto, Karen Agustiawan dan Effendi Simbolon, dengan rekam jejaknya dalam pemerintahan dan pengelolaan tambang dan energi, maka kecil kemungkinan akan ada perbaikan dalam pengelolaan tambang dan energi ke depan.

“Dari sejumlah nama yang beredar, apakah Jokowi–JK tetap akan melanjutkan kebobrokan pengurusan sumber daya alam (SDA) yang telah dikuasai oleh mafia-mafia tambang,” katanya.

Ki Bagus mengatakan, perubahan yang dijanjikan Jokowi–JKakan sangat ironis dan mengecewakan banyak pihak jika masih menggandeng orang-orang yang menyebabkan kepengurusan SDA tambang dan energi tidak lepas dari tangan-tangan mafia. Presiden Jokowi harus mampu meletakkan tanggung jawab pengurusan SDA tambang dan energi kepada personal yang tak memiliki rekam jejak kegagalan masa lalu dan bagian dari mafia.

“Bukan semata-mata profesional murni atau partai, tapi memiliki integritas dan kapasitas manajerial yang mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa,” tandasnya.

Analisis Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan, Andy William Sinaga, menambahkan dengan mengulur-ulur waktu penentuan komposisi kabinet, Jokowi terkesan telah tersandera oleh kepentingan politik kelompok–kelompok tertentu. Dia meminta Jokowi tidak “galau” dalam menentukan personil kabinetnya agar segera dapat bekerja dengan maksimal.

“Seluruh rakyat Indonesia berharap akan terjadi perbaikan dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Labor Institute Indonesia mengingatkan bahwa peringatan warna merah terhadap calon yang diberikan oleh KPK juga harus dipertimbangkan oleh Jokowi, walaupun personil tersebut adalah orang yang didukung atau direkomendasikan oleh partai politik pendukung.

“Kami mengingatkan bahwa dalam kampanye presiden yang lalu Jokowi menyampaikan tidak akan melakukan politik transaksional yang bagi-bagi kursi menteri,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait