Selasa, 21 Oktober 2014

Andhi Nirwanto Pegang Pelaksana Harian Jaksa Agung

ANT
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana menyatakan pelaksana harian atau operasional kejaksaan dipegang oleh Wakil Jaksa Agung (Waja) Andhi Nirwanto sampai adanya jaksa agung yang baru.

"Mulai besok, pelaksana harian jaksa agung dipegang Waja, Andhi Nirwanto, sampai ada jaksa agung yang baru," katanya di Jakarta, Selasa.

Dikatakan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 menyebutkan bahwa jabatan jaksa agung sama dengan kabinet. "Berarti dengan berakhirnya masa jabatan presiden, maka jaksa agung berakhir pula," tandasnya.

Ia menambahkan posisi Andhi Nirwanto itu, bukan Pelaksana Teknis (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) karena tidak ada ketentuan seperti itu. "Jadi kalau bisa dikatakan orang yang melaksanakan operasional harian," jelasnya.

Disebutkan, asisten jaksa agung sendiri sudah mendatangi Sekretariat Negara untuk mengambil keputusan presiden berakhirnya masa tugas Jaksa Agung Basrief Arief.

Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief mengharapkan agar kejaksaan sepeninggal dirinya tidak mundur ke belakang, justru harus semakin baik.

"(kinerja kejaksaan) harus lebih baik," katanya pekan lalu.

Tony T Spontana mengaku sampai sekarang dirinya belum mengetahui siapa calon jaksa agung yang baru menggantikan Basrief Arief. "Saya sampai sekarang belum tahu siapa calon penggantinya," katanya.

Belakangan muncul kembali, tiga nama dari internal kejagung bakal jaksa agung. Ketiga nama itu, yakni, Marwan Effendy (mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan), Mochtar Arifin (mantan Wakil Jaksa Agung) dan Ketua Pusat Pemeriksaan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf.
 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua