Rapat paripurna kembali digelar di Gedung DPR, Kamis (23/10). Kali ini, rapat masih membahas soal lima fraksi yang belum memberikan sejumlah nama anggotanya untuk duduk di alat kelengkapan dewan. Kelima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu, meminta agar Koalisi Merah Putih (KMP) tak mengambil jatah kursi pimpinan komisi seluruhnya.
Anggota Fraksi PDIP Aria Bima mengajukan interupsi. Menurutnya, fraksi PDIP telah menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Begitu pula Fraksi PKB, Hanura, PPP, dan Nasdem. Namun, ia mempersoalkan pembagian pimpinan komisi yang mesti dilakukan melalui cara musyawarah mufakat, tidak melalui voting.
“Jadi perlu dilakukan musyawarah sebelum dilakukan pembagian pimpinan komisi. Kita bicarakan berapa-berapa agar bisa jalan,” ujarnya.
Menurutnya, memberikan nama anggota fraksi persoalan mudah. Namun, pemilihan pimpinan komisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyerahkan nama anggota fraksi. Maka dari itu, PDIP meminta jatah kursi pimpinan selaku partai pemenang pemilu.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR periode 2009-2014 lalu itu mengatakan, DPR semestinya sudah tidak lagi terpecah menjadi dua kubu, tetapi DPR yang mengusung persatuan demi kemajuan bangsa. “Kita jangan menutup mata, ini nanti berimplikasi pemilihan pimpinan komisi. Kemarin yang kita kejar musyawarah mufakat,” ujarnya.
Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menambahkan, dinamika yang terjadi di parlemen merupakan bagian dari politik. Kendati begitu, fraksinya menginginkan agar instrumen alat kelengkapan dewan diperkuat dengan azas kebersamaan. Ia mengusulkan dalam menangani kebuntuan itu, diperlukan lobi atau rapat konsultasi agar menemukan kata mufakat.
“Alat kelengkapan dewan ini tonggak memperkuat DPR secara bersama-sama,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno, berpandangan sejatinya pimpinan DPR memberikan jalan keluar atas terjadinya persoalan yang berujung lima fraksi urung memberikan nama anggotanya. Ia menampik tudingan lima fraksi itu menghambat kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Sama sekali tidak ada niat untuk menyandera. Kita berharap ada putusan solutif, akomodatif agar tidak mentah lagi, sehingga kita tidak di sini terus berdebat dan bersitegang,” ujarnya.
Hingga di ujung rapat, tak ada perkembangan berarti meskipun banyaknya interupsi dari kedua kubu. KIH tetap kekeuh dilakukan lobi. Sedangkan KMP tetap meminta agar KIH segera memberikan nama anggota fraksinya agar alat kelengkapan dewan dapat segera bekerja.
Pimpinan rapat paripurna Fahri Hamzah berpandangan, paripurna bukanlah forum yang digunakan untuk berdebat. Menurutnya, paripurna kali ini membahas satu agenda yakni lima fraksi menyampaikan nama anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan dewan.
“Kami tidak memahami bagaimana kita bisa mencari solusi kalau alat kelengkapan dewan tidak dipenuhi,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mempersilakan jika kelima fraksi tetap kekeuh dengan pendiriannya. Namun menurutnya, DPR tetap harus berjalan. Ia khawatir jika DPR berjalan di tempat akan berdampak pada pemerintahan Jokowi.
“Kalau mau jadi anggota (alat kelengkapan dewan) silakan setor nama. Tetapi kalau tidak mau, dewan harus tetap berjalan. Kasihan Pak Jokowi disuruh kerja, kerja, kerja,” pungkasnya.
Anggota Fraksi PDIP Aria Bima mengajukan interupsi. Menurutnya, fraksi PDIP telah menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Begitu pula Fraksi PKB, Hanura, PPP, dan Nasdem. Namun, ia mempersoalkan pembagian pimpinan komisi yang mesti dilakukan melalui cara musyawarah mufakat, tidak melalui voting.
“Jadi perlu dilakukan musyawarah sebelum dilakukan pembagian pimpinan komisi. Kita bicarakan berapa-berapa agar bisa jalan,” ujarnya.
Menurutnya, memberikan nama anggota fraksi persoalan mudah. Namun, pemilihan pimpinan komisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyerahkan nama anggota fraksi. Maka dari itu, PDIP meminta jatah kursi pimpinan selaku partai pemenang pemilu.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR periode 2009-2014 lalu itu mengatakan, DPR semestinya sudah tidak lagi terpecah menjadi dua kubu, tetapi DPR yang mengusung persatuan demi kemajuan bangsa. “Kita jangan menutup mata, ini nanti berimplikasi pemilihan pimpinan komisi. Kemarin yang kita kejar musyawarah mufakat,” ujarnya.
Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menambahkan, dinamika yang terjadi di parlemen merupakan bagian dari politik. Kendati begitu, fraksinya menginginkan agar instrumen alat kelengkapan dewan diperkuat dengan azas kebersamaan. Ia mengusulkan dalam menangani kebuntuan itu, diperlukan lobi atau rapat konsultasi agar menemukan kata mufakat.
“Alat kelengkapan dewan ini tonggak memperkuat DPR secara bersama-sama,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno, berpandangan sejatinya pimpinan DPR memberikan jalan keluar atas terjadinya persoalan yang berujung lima fraksi urung memberikan nama anggotanya. Ia menampik tudingan lima fraksi itu menghambat kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Sama sekali tidak ada niat untuk menyandera. Kita berharap ada putusan solutif, akomodatif agar tidak mentah lagi, sehingga kita tidak di sini terus berdebat dan bersitegang,” ujarnya.
Hingga di ujung rapat, tak ada perkembangan berarti meskipun banyaknya interupsi dari kedua kubu. KIH tetap kekeuh dilakukan lobi. Sedangkan KMP tetap meminta agar KIH segera memberikan nama anggota fraksinya agar alat kelengkapan dewan dapat segera bekerja.
Pimpinan rapat paripurna Fahri Hamzah berpandangan, paripurna bukanlah forum yang digunakan untuk berdebat. Menurutnya, paripurna kali ini membahas satu agenda yakni lima fraksi menyampaikan nama anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan dewan.
“Kami tidak memahami bagaimana kita bisa mencari solusi kalau alat kelengkapan dewan tidak dipenuhi,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mempersilakan jika kelima fraksi tetap kekeuh dengan pendiriannya. Namun menurutnya, DPR tetap harus berjalan. Ia khawatir jika DPR berjalan di tempat akan berdampak pada pemerintahan Jokowi.
“Kalau mau jadi anggota (alat kelengkapan dewan) silakan setor nama. Tetapi kalau tidak mau, dewan harus tetap berjalan. Kasihan Pak Jokowi disuruh kerja, kerja, kerja,” pungkasnya.