Kamis, 23 October 2014

BI: Money Changer Ilegal Rentan Money Laundering

ANT
Bank Indonesia menilai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) yang tidak terdaftar dan memiliki izin resmi alias ilegal rentan menjadi sarana pencucian uang atau transfer dana untuk kegiatan lain yang melanggar aturan perundang-undangan.

Pengawas Senior Kupva Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Iza Faiza di Malang, Kamis mengatakan KUPVA tidak berizin (ilegal) sangat rentan digunakan untuk kegiatan berbau pidana, seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, sebab KUPVA ilegal ini sering melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan yang ada.

"Risiko KUPVA tak berizin ini sangat tinggi," tegas Iza disela-sela acara BI bareng media sekaligus sosialiasi kegiatan usaha penukaran valas antarbank di Kota Malang.

Menurut dia, dalam melakukan pengawasan dan memantau pergerakan KUPVA tak berizin ini, BI i bekerja sama dengan PPATK, KPK dan BNN, sebab BI banyak menerima laporan mengenai KUPVA tak berizin tersebut. Dan, saat ini BI masih memberi kesempatan bagi KUPVA tidak berizin tersebut untuk mengurus izin ke BI sampai akhir tahun ini karena per 1 Januari 2015 bila ditemukan KUPVA ilegal, pihak kepolisian akan melakukan penindakan.

Ia mengemukakan dalam waktu dekat ini, Bank Indonesia akan melakukan identifikasi untuk mengetahui jumlah KUPVA yang tidak berizin dan mulai awal Januari 2015, semua KUPVA yang tidak berizin akan ditertibkan, bahkan BI menggandeng pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Iza mengatakan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran maka payung hukum penyelenggaraan KUPVA menjadi lebih jelas dan pengawasannya juga akan lebih ketat. Dengan adanya PBI tersebut, diharapkan dapat menciptakan industri KUPVA yang sehat dan konsekuensinya, KUPVA yang ilegal akan ditertibkan.

Pada 1 Januari 2015, BI akan melakukan tindakan tegas bagi KUPVA ilegal yang melibatkan kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan pemda di seluruh Indonesia. Dari sisi pelanggaran pidananya, maka akan menjadi ranah polisi untuk menanganinya setelah mendapatkan masukan dari BI. Sedangkan dari sisi pemda, bisa mencabut izin surat izin usaha perdagangan (SIUP)-nya.

Aturan-aturan dalam PBI juga mempersempit lingkup operasional KUPVA ilegal dengan pelarangan KUPVA legal mentransfer valuta asing ke KUPVA ilegal. Dengan cara demikian, KUPVA-KUPVA ilegal akan mati dengan sendirinya karena kehabisan stok valuta asing.

"Praktik yang sering dikeluhkan karena praktik KUPVA ilegal ini adalah menukar uang dengan jumlah yang kurang dari semestinya dengan trik-trik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan KUPVA perlu diperketat karena berbahaya jika operasional mereka tidak terpantau secara baik," tegasnya.

Menyinggung transaksi yang dilakukan penukaran valuta asing bukan bank, kata Iza, mengalami penignkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pembelian uang kertas asing (UKA) dan travelers cheque sepanjanbg 2014 mencapai Rp7,9 triliun per bulannya, sedangkan penjualan UKA mencapai Rp7,8 triliun per bulan.

Jumlah Pedagang Valuta Asing (PVA) bukan bank berizin mengalami peningkatan dam sampai Agustus 2014 mencapai 916 kantor pusat di seluruh Indonesia.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua