Senin, 27 October 2014

Standarisasi Lulusan Pekerjaan Rumah Fakultas Hukum

Orientasi pada kebutuhan dunia bisnis terus dikembangkan.
MYS/M-22
Ketua Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI), Surajiman, saat memberikan keterangan kepada hukumonline. Foto: RES

Sembilan puluh tahun sudah sejarah pendidikan tinggi hukum di Indonesia (28 Oktober 1924-28 Oktober 2014). Selama itu pula terjadi dinamika, baik jumlah lembaga penyelenggara pendidikan hukum dan kurikulum maupun minat mahasiswa. Pendidikan tinggi hukum, baik negeri maupun swasta, menghadapi banyak persoalan selama ini. Salah satunya standarisasi lulusan.
 
Standarisasi lulusan pula yang menjadi perhatian dalam pertemuan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia () di Surabaya, Agustus lalu. Ketua FPPTHI, Surajiman, menjelaskan pertemuan FPPTHI di Surabaya membahas pengesahan AD/ART organisasi, dan membahas standarisasi kelulusan. “Agenda yang kita lakukan adalah merumuskan standarisasi lulusan,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional itu kepada .
 
Standarisasi kelulusan adalah upaya menyesuaikan syarat-syarat dan mekanisme kelulusan mahasiswa pendidikan tinggi hukum swasta, baik di universitas, perguruan tinggi maupun sekolah tinggi hukum. Forum Pimpinan pendidikan tinggi hukum swasta ini sepakat untuk merujuk pada regulasi terbaru seperti tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden ( tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 
FPPTHI mengusulkan perlunya standarisasi disesuaikan dengan kebutuhan riil saat ini. Konsekuensinya bukan hanya pada kurikulum, tetapi juga pada memperkuat keunikan atau kekhasan pada masing-masing lembaga pendidikan.
 
Surajiman mengakui saat ini belum ada kesamaan standar kelulusan untuk seluruh pendidikan tinggi. Apalagi jika swasta dibandingkan dengan pendidikan tinggi hukum negeri. Karena itu, pimpinan puluhan pendidikan tinggi hukum merumuskan usulan-usulan standarisasi yang akan disampaikan kepada Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Dijelaskan Surajiman, pertimbangan penting standarisasi itu adalah kebutuhan kerja. Lulusan pendidikan tinggi hukum mengarah pada kebutuhan riil, karena itu pula nomenklaturnya sudah menggunakan hukum bukan lagi ilmu hukum. Hukum sudah dianggap sebagai ilmu terapan.

Kelak, pendidikan tinggi hukum akan menyelenggarakan pendidikan terapan atau pendidikan profesi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sudah memulai gagasan magister berdasarkan profesi. Surajiman juga membayangkan suatu saat pendidikan profesi advokat pun diselenggarakan oleh pendidikan tinggi hukum, bukan lagi oleh lembaga-lembaga yang tak punya akreditasi pendidikan. “Nanti supaya menjadi domainnya pendidikan tinggi,” jelas pengajar hukum pengangkutan itu.

Secara khusus Surajiman mengatakan karakteristik lulusan sarjana hukum sangat tergantung pada ciri khas yang ditonjolkan program pendidikan tinggi hukum bersangkutan. Fakultas Hukum Universitas Nasional, contohnya, kata Surajiman ingin lebih fokus pada kebutuhan dunia bisnis. Ia percaya kebutuhan bisnis atas sarjana hukum masih sangat tinggi. Yang penting, standarisasi kelulusannya diperbaiki agar kompetensi setiap lulusan juga memadai. “Kita bahagia kalau sarjana hukum itu bekerja di bidangnya,” kata Surajiman.
 
Dan kini, pekerjaan rumah FPPTHI adalah menerapkan standarisasi kelulusan. Persoalannya, tak semua perguruan tinggi hukum swasta menjadi anggota Forum ini.


FPPTHIhukumonline

UU No. 12 Tahun 2012Perpres) No. 8 Tahun 2012











Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua