Sabtu, 08 November 2014

“Utak Atik” Kewenangan Pencabutan Hak Remisi dan PB

Pencabutan hak remisi dianggap tidak sesuai falsafah pemasyarakatan. Kewenangan pencabutan hak remisi ingin dialihkan kepada hakim.
NOV
Amir Syamsudin (kiri) dan Yasonna H Laoly (kanan) saat serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM, Senin (27/10). Foto: RES


Tak butuh waktu lama bagi “kabinet kerja” Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menggelar seremonial di kementeriannya masing-masing. Jokowi memerintahkan semua menterinya segera bekerja, tidak terkecuali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.


Sehari setelah serah terima jabatan, Yasonna langsung menggelar rapat dengan jajaran eselon satu di Kemenkumham. Doktor di bidang kriminologi ini ingin memetakan sejumlah permasalahan di kementeriannya. Salah satu yang menjadi perhatian Yasonna adalah masalah pemenuhan hak-hak terpidana atau warga binaan.


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) kerap menjadi bulan-bulanan ketika memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada warga binaan. Apalagi jika remisi atau pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan yang merupakan terpidana korupsi atau extraordinary crime lainnya.


Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2014, terdapat 75.147 warga binaan yang keluar/bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebanyak 26.809 narapidana mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB), cuti Bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Sementara, 5 persen narapidana bebas dengan remisi.





























Perbandingan Penghuni yang Masuk dan Keluar Lapas




Tahun




Masuk




Keluar




2012




108.807




41.225




2013




135.826




90.795




2014 (akhir Agustus)




88.662




75.147



 





































Perbandingan Jumlah Penghuni Keluar/Bebas




Tahun




Bebas Murni




Bebas Remisi




PB/CB/CMB




Total




2012




5.109 (12%)




3.165 (8%)




32.951 (80%)




41.225




2013




38.216 (42%)




3.221 (4%)




49.358 (54%)




90.795




2014




44.133 (59%)




4.205 (5%)




26.809 (36%)




75.147



Sumber : Ditjen PAS


 


Berangkat dari fenomena itu, Yasonna ingin meluruskan persepsi masyarakat dalam memandang hak-hak warga binaan. Pasalnya, di satu sisi, Kementerian yang ia nahkodai adalah Kementerian yang mengurusi permasalahan hukum, tetapi di sisi lain Kementerian ini juga harus menghormati hak asasi warga binaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua