Minggu, 09 November 2014

Hikmahanto: Presiden Jokowi Wajib Berbahasa Indonesia di Forum APEC

Penjelasan UU dan Perpres memuat adanya pengecualian dalam menggunakan bahasa Indonesia.
ANT/ALI
Guru Besar FHUI Hikmahanto Juwana. Foto: SGP.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan Presiden Joko Widodo wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidato resminya.

"Penyampaian pidato oleh Presiden dalam bahasa indonesia bukan karena Presiden tidak mau dan ketidakmampuan menggunakan bahasa Inggris, melainkan karena kewajiban yang ditentukan oleh UU," kata Hikmaanto di Jakarta, Minggu (9/11).

Ia mengatajkan jika Presiden saja tidak patuh pada UU wajar saja bila masyarakat berperilaku demikian.

UU mewajibkan Presiden menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dikenal oleh dunia dan semakin kuat jati diri bangsa Indonesia. Ini berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 28 menyebutkan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”.

Oleh karenanya Menteri Luar Negeri perlu mengomunikasikan hal ini ke pantia acara APEC, ASEAN dan G-20 serta memfasilitasi Presiden Jokowi dengan penerjemah bahasa Indonesia ke Inggris yang handal.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya ke luar negeri dalam rangka pertemuan APEC, ASEAN dan G-20, Presiden akan menyampaikan pidato resminya.

Menurut dia, hal ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejak berlakunya UU Bahasa ketika menyampaikan pidato di mana audiensnya kebanyakan orang asing.

Terakhir, penyampaian pidato dalam sesi debat PBB bulan September lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap enggan menyampaikan dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, ketentuan Pasal 28 UU Bahasa itu memiliki penjelasan yang memberikan pengecualian bahwa pidato bisa tidak dilakukan dalam bahasa Indonesia. Yakni, bila forum resmi internasional itu menetapkan penggunaan bahasa tertentu (selain bahasa Indonesia).

Secara lengkap, Penjelasan Pasal 28 berbunyi, “Yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.”

Pengecualian ini juga diperjelas dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perpres ini merupakan aturan turunan dari UU Bahasa tersebut.

Pasal 6 ayat (1) Perpres ini berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Sedangkan, Pasal 6 ayat (2) menambahkan, “Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahasa resmi PBB yang terdiri atas: Bahasa Inggris, Prancis, China, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.”

pidato islami
 - dede
02.12.14 13:36
pidato islami dengan bahasa arab
jokowi berbahasa indonesia ketemu obama
 - HR.Suwardi Subroto
12.11.14 10:42
saya sangat mengapreasiasi bapak jokowi menggunalkan bahasa indonesia,sewaktu mengadakan pertrmuan bila teral antara presiden indonesia dan presiden AS,perlu di ketahui jokowi mwnggunakan bahasa indonesia bukan karena jokowi tdk paham dlm bahasa inggris
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua