Rabu, 12 November 2014

DPR Tagih Janji KPK Tuntaskan Kasus Century

Tak ada lagi tembok kekuasaan yang dihadapi KPK dalam menuntaskan kasus Century.
RFQ


 
Tugas Tim Pengawas Century (Timwas) Century untuk mengawal penanganan kasus Bank Century telah selesai seiring berakhirnya tugas anggota DPR periode 2009-1014. Keterbatasan waktu mengharuskan Timwas mengakhiri tugasnya, meski kasus Century masih berproses. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tumpuan dalam penegakan hukum membongkar tuntas pelaku skandal Century.

 

Mantan ketua Pansus Century, Pramono Anung, mengatakan kasus tersebut sudah terang benderang. Semua pihak yang diduga mengetahui kebijakan pengucuran dana talangan Century telah dimintai keterangan oleh DPR. Tim 9 penggagas Century sudah menjadi inisiator dibentuknya Pansus. Malahan, diantara anggota Tim 9 sempat mendekam di balik jeruji, yakni Misbakhun. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menilai, saat ini adalah tugas KPK untuk menunaikan janjinya kepada publik.

 

“Tak ada lagi keraguan KPK untuk menunaikan janji yang mereka ucapkan selama ini,” ujar mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu dalam peluncuran buku “Tim 9 Membongkar Skandal Century” di Gedung DPR, Rabu (12/11).

 

Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo, menambahkan dirinya pesimis saat menggagas hak angket pada 2009 silam. Pasalnya, Partai Gollkar tergabung dalam Setgab. Namun, adanya keinginan membongkar skandal dana triliuan rupiah bersama delapan orang anggota DPR lainnya, ia membuat gerakan dengan menyambangi sejumlah tokoh nasional, mulai Syafii Maarif hingga Abdurahman Wahid (Gusdur). Alhasil, semua kalangan sontak mendukungnya.

 

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, meski akhirnya gerakan tersebut didukung pimpinan partai kala itu, tapi ternyata terdapat kesepakatan. Pasalnya, kata Bambang, gerakan tersebut dimungkinkan dapat menggulingkan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

 

“Gerakan ini juga ada deal-deal, asal tidak memanggil SBY. Dan kita buktikan sampai akhir Timwas Century hanya memanggil Wapres Boediono. Paling tinggi kita panggil Boediono,” ujar anggota Tim 9 itu.

 

Kendati demikian, ia menaruh harapan besar terhadap  KPK. Pasalnya, KPK dalam menyusun surat dakwaan Budi Mulya, ternyata terdapat fakta hukum. Hal itu pula membuktikan gerakan Timwas Century murni gerakan mencari kebenaran hukum.

 

“Harapan saya, kalau penyidikan masuk ke Boediono, ada nama-nama baru. Apakah sampai ke atas, tergantung pengakuan Sri Mulyani –mantan Menkeu- dan Boediono. Kita tunggu akhir cerita ini dari sejumlah nama di meja hijau,” ujarnya.

 

Anggota Tim 9, Chandra Tirta Wijaya mengapresiasi kerja KPK dalam penanganan kasus Century. Namun, ia kecewa terhadap KPK lantaran kasus tersebut terhenti di Budi Mulya. Padahal, kasus tersebut sudah gamblang menyebutkan pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kasus Century.  Politisi PAN itu lebih jauh berharap KPK menuntaskan kasus Century hingga ujung pihak yang bertanggungjawab.

 

“Kami harapkan jangan sampai terkesan tidak berani melakukan aksi selanjutnya. Padahal KPK menyatakan bukti-buktinya sudah lengkap,” katanya.

 

Anggota Tim 9 Misbakhun menanti janji KPK. Menurutnya, sejak bergantinya rezim SBY, tak ada lagi tembok besar bagi KPK menuntaskan kasus Century. Ia mengatakan jika KPK selalu tersendat lantaran kasus tersebut diduga melibatkan penguasa kala itu, kini KPK mesti bergerak cepat. “Tidak ada lagi benteng kekuasaan yang dihadapi KPK, karena rezim sudah berganti. Saya ingat janji KPK di ruangan ini (ruangan Timwas), KPK kita tunggu hasil kerjanya,” ujar anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

 

Sama halnya dengan kolega di Tim 9, Akbar Faisal mendesak KPK segera memproses pihak lainnya yang diduga terlibat skandal Century. Menurutnya, dengan sejumlah nama yang sudah dimejahijaukan, setidaknya KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat pihak lain yang diduga terlibat.

 

“KPK harus jelas sekarang ini. Kasus ini akan terbuka, dan kasus ini harus selesai,” pungkas anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua