Kamis, 13 November 2014

Kemenaker-IOM Jalin Kerjasama Cegah Perdagangan Manusia

Pelaku perdagangan manusia dan pengiriman TKI ilegal harus ditindak tegas.
ADY
Kemenakertrans. Foto: SGP

Proses penempatan yang tidak sesuai prosedur dapat menjerat TKI dalam sindikat perdagangan manusia. Sebagai upaya mencegah terjadinya hal tersebut Kemenaker menjalin kerjasama dengan International Organization for Migration (IOM). Menurut Menaker, Muhammad Hanif Dhakiri, sosialisasi dan kampanye harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan kelompok yang rentan menjadi korban.

Lewat MoU itu kedua lembaga sepakat meningkatkan kerjasama untuk menghentikan pengiriman TKI tak berdokumen lengkap atau ilegal dan perdagangan manusia. “ yang berat bagi pelanggaran TKI illegal dan pun harus dilakukan secara tegas,” kata Hanif usai menerima Kepala kantor perwakilan IOM Indonesia, Denis Nihill, di Jakarta, Rabu (12/11).

Bagi Hanif kerjasama yang lebih erat dengan IOM dibutuhkan untuk mendukung program jangka panjang Kemenaker, yaitu menghentikan penempatan TKI tidak berdokumen lengkap dan ilegal. Bentuk kerjasama  kedua pihak antara lain sosialisasi dan kampanye ke kantong-kantong TKI agar masyarakat tahu mekanisme pengiriman yang benar.

Menurut Hanif, pencegahan penempatan TKI yang tidak sesuai prosedur dan perdagangan manusia dapat dilakukan dengan memperkuat . Jika berbagai upaya itu berjalan baik Hanif yakin penempatan TKI tidak sesuai prosedur dan perdagangan manusia dapat dihindari. “Pekerja migran itu bukan komoditas, oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan IOM yang memiliki perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia,” urainya.


Terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menyoroti isu yang berpotensi luput dibahas pada pertemuan puncak ASEAN pada 11-13 November 2014 di Myanmar. Sebab, agenda ekonomi dan keamanan regional mendominasi pembicaraan dalam forum yang diikuti oleh 9 kepala negara anggota ASEAN dan sejumlah pimpinan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, China, India dan Amerika Serikat itu.

Pembahasan isu HAM dalam forum tersebut menurut Anis bakal sulit karena ketua ASEAN tahun ini adalah Myanmar. Menurutnya, Myanmar punya persoalan internal yang belum tuntas dibidang HAM dan demokrasi. “Dengan demikian, masalah buruh migran juga berpotensi “hilang” sebagai agenda penting dalam ASEAN Summit kali ini,” paparnya.

Keyakinan itu bertambah saat pidato Ketua ASEAN, Thein Sein, tidak menyebut persoalan pekerja migran sebagai isu prioritas ASEAN. Ia menilai pengabaian terhadap pekerja migran itu menunjukan ASEAN sama sekali tidak mengakui peran signifikan pekerja migran dalam dinamika ekonomi ASEAN.

Padahal, dikatakan Anis, data Bank Dunia pada Oktober 2014 menunjukan kawasan ASEAN makin bergantung dan ditopang oleh pekerja migran. Oleh karenanya Migrant Care mendesak Presiden Jokowi mendorong agar agenda perlindungan pekerja migran menjadi prioritas dalam pembahasan di pertemuan puncak ASEAN itu.

Presiden Jokowi dituntut mampu mencairkan pembicaraan mengenai mekanisme perlindungan pekerja migran. 2007 harus segera dioperasionalkan lewat .

Dalam rangka melindungi TKI, Anis berharap Presiden Jokowi menemui kepala negara tujuan TKI seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dengan begitu diharapkan perlindungan terhadap TKI di negara penempatan itu mengalami perbaikan. “Usulan ini merupakan salah satu cara untuk memastikan buruh migran tidak terpinggirkan menghadapi tahun 2015,” pungkasnya.


Penegakan hukumtrafficking



pengawasan dan penegakan hukum

Pekerja Migran ASEAN
pekerja migran







ASEAN Declaration on Promotion and Protection the Rights of Migrant WorkersASEAN Commission on Protection Migrant Workers

ASEAN Economic Community

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua