Rabu, 03 December 2014

Pemerintah Telaah Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

ANT
Pemerintah akan menelaah ulang aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga lebih sederhana, namun tetap memenuhi asas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Pengadaan barang dan jasa terlalu rumit saat ini, terlalu banyak orang kena hukum karena perpres. Karena rumit tapi di pihak lain satu aturan berlaku seluruh Indonesia kita akan melihat secara menyeluruh," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu usai sidang kabinet paripurna.

Sofyan Djalil mengatakan penelaahan itu dilakukan untuk menekankan hakikat aturan tersebut adalah mendapatkan barang dengan harga yang murah dan efesien.

"Kita akan lihat Perpres (pengadaan barang dan jasa-red) dan revisi secara sustansial," katanya.

Ia menambahkan, "Banyak keputusan pengadaan barang dan jasa jauh lebih simpel dan (tepat) sasaran. Aturan simpel tapi (harus-red) pengawasan ketat." Menko Perekonomian mengatakan pemerintah berharap pengadaan barang dan jasa bisa lebih baik setelah adanya penelaahan aturan.

"Revisi akan lihat secara 'fresh look'. Tujuannya apa? apakah prosedur atau substansinya, mendapatkan barang yang bagus dengan harga murah, apakah memungkinkan e katalog, tapi jangan hanya yang manfaatkan pabrik besar tapi juga usaha kecil dan daerah, caranya yang penting kita ubah tanpa membuat orang masuk penjara karena melanggar pasal tertentu," tegasnya.
 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua