Rabu, 03 December 2014

Jokowi Didesak Moratorium Eksekusi Hukuman Mati

Dalam rangka penegakan HAM dan reformasi hukum.
ADY

Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium eksekusi hukuman mati. Hukuman mati tidak selaras dengan perkembangan zaman yang kini mengedepankan penegakan HAM.
 
Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, hukuman mati adalah warisan kolonial Belanda. Sementara Belanda sendiri sudah menghapus ketentuan hukuman mati sejak 1992 dari KUHP-nya (). Lagipula Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini menegaskan hukuman mati hanya bisa diberikan kepada kejahatan yang sangat serius.
 
Komite HAM PBB pun berulang kali menyoroti praktik hukuman mati yang masih digunakan Indonesia terhadap kejahatan yang tidak tergolong serius. Namun, Poengky melihat pemerintah Indonesia tidak dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan di forum internasional tersebut.
 
Poengky mengingatkan pasal 28 UUD RI 1945 menjamin hak untuk hidup, sehingga pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. Termasuk kepada pelaku kejahatan yang kejahatannya tidak tergolong serius. Pemerintah harusnya melindungi hak hidupnya, bukan malah mencabut.
 
Mengingat di masa kampanye Presiden berjanji akan menegakan HAM dan mereformasi hukum maka hukuman mati sepatutnya dihapus. Poengky menyarankan agar hukuman mati diganti menjadi penjara seumur hidup. Serta merevisi berbagai peraturan yang memuat ketentuan hukuman mati. “Kami mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi hukuman mati sebagai wujud komitmennya terhadap HAM,” kata Poengky dalam jumpa pers di kantor Imparsial di Jakarta, Selasa (02/12).
 
Koordinator peneliti Imparsial, Gufron Mabruri, mencatat Jaksa Agung, 5 terpidana mati pada akhir tahun 2014 dan tahun depan 20 orang. Menurutnya kebijakan itu bertentangan dengan janji Jokowi-JK ketika kampanye Pemilu Presiden 2014 yaitu mendorong penegakan HAM dan reformasi hukum.
 
Jika Jokowi tidak memerintahkan Jaksa Agung untuk membatalkan eksekusi hukuman mati tersebut, Gufron menilai pemerintah saat ini sama seperti sebelumnya, ‘tidak punya komitmen terhadap HAM’.
 
Direktur program Imparsial, Al Araf, menjelaskan rencana eksekusi hukuman mati terhadap beberapa terpidana itu politis. Menurutnya rencana itu terkesan ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman.
 
Al menyarankan agar pemerintah baru mestinya mengevaluasi vonis mati yang dijatuhkan kepada sejumlah terpidana itu. Evaluasi itu berfungsi untuk mengecek kembali apakah ada kesalahan yang terjadi dalam proses peradilan sebab penegakan hukum di Indonesia secara umum masih bermasalah. Misalnya, salah tangkap dan rekayasa kasus.
 
Pemerintah, dikatakan Al, harusnya konsisten terhadap tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu untuk edukasi. Sebab, pidana yang ada di Indoensia bukan ditujukan untuk pembalasan, tapi pembinaan (edukatif). Sehingga para pelaku kejahatan yang sudah dibina dapat dikembalikan ke masyarakat. “Maka tempatnya itu dinamakan Lembaga Pemasyarakatan, bukan Lembaga Penghukuman,” urainya.
 
Walau menolak hukuman mati tapi Al mengkritik perlakuan diskriminatif dalam eksekusi hukuman mati. Dalam sejumlah kasus terpidana hukuman mati yang minim akses uang dan kekuasaan tergolong mudah dieksekusi. Sedangkan terpidana yang punya akses tersebut dapat menghindari eksekusi hukuman mati.


Wetboek van Straftrecht





Jokowi

berencana mengeksekusi









Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua