Sabtu, 06 December 2014

KPK “Ralat” Status Tersangka Boediono

KPK akan kembangkan kasus Century setelah putusan Budi Mulya inkracht.
NOV
Jubir KPK, Johan Budi. Foto: RES

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meralat ucapan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang menyebut Boediono telah berstatus sebagai tersangka. Ia mengaku sudah mengkonfirmasi langsung kepada Pandu. “Dari penjelasan Pak Pandu yang dimaksud Pak Pandu bukan itu,” katanya, Jum’at (5/12).
 
Ia menjelaskan, hingga saat ini, belum ada perubahan staus mantan Wakil Presiden Boediono. KPK masih menunggu proses banding dari terdakwa kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya.
 
Jadi, menurut Johan, KPK masih menunggu putusan Budi Mulya berkekuatan hukum tetap (). Dari putusan tersebut, KPK akan melihat sejauh mana putusan hakim. KPK akan melihat seperti apa pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan. Baru, KPK akan melakukan pengembangan.
 
“Nanti kalau sudah ada putusan , kami akan kembangkan ke pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Century. Dengan ini, pemberitaan sebelumnya soal pertanyaan Pak Boediono tersangka Century tidak benar. Yang disampaikan Pak Pandu ketika itu adalah terkait prestasi KPK,” ujarnya.
 
Lebih lanjut, Johan menerangkan, konteks pernyataan Pandu hanya untuk menjelaskan prestasi apa saja yang telah dicapai KPK. Pandu menceritakan bahwa tidak ada sekat-sekat kekuasaan yang bisa memasuki KPK. Jadi, dalam hal ini, KPK ingin mengklarifikasi dan tidak ada maksud untuk menyalahkan pemberitaan wartawan.
 
Dengan demikian, ia menegaskan, tidak benar jika KPK telah menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus Century. Pasalnya, KPK sendiri belum pernah melakukan gelar perkara atau ekspos setelah persidangan Budi Mulya. KPK masih menunggu putusan untuk bisa menyimpulkan ada atau tidaknya pengembangan.
 
Namun, Johan menyatakan tidak tertutup kemungkinan kasus Century akan dikembangkan kepada pihak-pihak lain yang terlibat. “Tidak hanya Pak Boediono, siapapun. Sepanjang ada dual alat bukti yang cukup bisa jadi tersangka. Tapi terkait Century masih dikembangkan dengan menunggu proses banding dan putusan ,” tuturnya.
 
Pandu memang sempat melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan saat mengisi acara di Pekanbaru. Pandu menyebut Boediono telah berstatus tersangka. Informasi ini dia sampaikan dalam kegiatan diseminasi buku putih tentang lima perspektif antikorupsi bagi lembaga perwakilan rakyat di gedung DPRD Riau.
 
"Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada menteri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara," kata Pandu di Pekanbaru, Kamis (4/12).
 
Selesai memberikan pemaparan, Pandu mengkonfirmasi ulang pertanyaan mengenai status Boediono yang sudah tersangka dalam kasus Century. Namun, ia menjawab hal itu sudah ada dan menyarankan untuk bertanya kepada yang lain. "Kan Perkara Century, sudah ada beritanya, coba tanya sama yang lain," jawabnya.
 
Berdasarkan catatan , KPK belum pernah mengumumkan penetapan Boediono sebagai tersangka. Dalam kasus ini, baru Deputi Gubernur BI Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang menjadi tersangka. Adapun, pihak lain yang ingin ditetapkan sebagai tersangka adalah Siti Chalimah Fadjriah.
 
Fadjriah merupakan Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Ia juga dianggap bertanggung jawab dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akan tetapi, mengingat kondisi kesehatan Fadjriah, Fadjriah belum ditetapkan sebagai tersangka.
 
Perkara Budi Mulya sendiri sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 16 Juli 2014. dan denda sebesar Rp500 juta subsidair lima bulan kurungan. Perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Budi Mulya dan KPK mengajukan banding.
 
Dalam putusan Budi Mulya, majelis hakim memang menyebut Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mulai dari perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) hingga pencairan FPJP dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya orang lain dan korporasi Bank Century.
 
Begitu pula dengan proses persetujuan penetapan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Majelis berpendapat, Budi bersama anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Boediono ikut menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
 
Bahkan, terungkap bahwa untuk membantu Bank Century. Pesan itu terungkap dari adanya disposisi Fadjriah yang berisi, “Sesuai pesan GBI tg 31/10, masalah bank Century harus dibantu & tidak ada bank yang gagal untuk saat ini, karena bila hal ini terjadi akan memperburuk perbankan & perekonomian kita”.
 
Kemudian, saat usulan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diteruskan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK Raden Pardede pernah mengubah isi lampiran analisis yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sehingga Sri Mulyadi menyetujui penetapan tersebut.




inkracht

inkracht





inkracht







hukumonline



Budi Mulya dihukum 10 tahun penjara





Boediono berpesan kepada Fadjriah

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua