Jumat, 12 Desember 2014

Pengacara: Kami Ingin Masyarakat HAM ASEAN 2015

Mengajak seluruh pengacara di Asia Tenggara untuk lebih terlibat dalam advokasi HAM.
RED
Foto: www.asean.org
Jaringan pengacara dan aktivis aktivis hak asasi manusia (HAM) se-Asia Tenggara atau yang kerap disebut sebagai SEALawyers meminta agar Organisasi ASEAN segera mewujudkan Masyarakat Berbasis HAM di ASEAN pada 2015.
 
Para pengacara dan aktivis ini mengaku permintaan ini memang digagas menjelang ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan berlangsung pada 2015. “Kami menyampaikan opini dan kepedulian kami dalam mempromosikan dan melindungi HAM di regional,” demikian bunyi siaran pers SEALawyers yang diperoleh hukumonline, Rabu (10/12) lalu.
 
“Kami juga mengkritik minimnya perspektif dan pendekatan HAM selama proses perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 oleh organisasi ASEAN,” tambahnya lagi.
 
Lebih lanjut, SEALawyers memaparkan bahwa meski sudah ada badan-badan ASEAN yang mengurusi HAM, seperti ASEAN Intergovernmantal Commission on Human Rights (AIHCR) dan ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), serta Deklarasi HAM ASEAN, tetapi isu HAM masih kerap terpinggirkan di kalangan masyarakat ASEAN.    
 
“Masyarakat awam masih belum merasakan manfaaat dari pembentukan badan-badan HAM di ASEAN itu. Bahkan, kata-kata seperti ASEAN, AICHR, ACWC masih terasa asing bagi mereka,” sebut SEALawyers.
 
Di seluruh negara ASEAN, persoalan-persoalan HAM masih kerap bermunculan. Yakni, kasus hak pekerja migran, hak untuk mendapat rumah, hak untuk memperoleh makanan, hak terhadap tanah, kebebasan beragama dan kepercayaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, pelanggaran HAM masa lalu, dan lain sebagainya.
 
“Itu juga mengapa kami, sebagai pengacara dan aktivis HAM dan juga sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, mengangkat keprihatinan kami ini,” jelas SEALawyers.
 
SEALawyers juga meminta agar Organisasi ASEAN untuk menetapkan langkah-langkah perwujudan AEC 2015 dengan berbasis kepada persepektif dan pendekatan HAM dan transparansi. “Kami juga mendesak agar proses penetapan langkah-langkah ini melibatkan konsultasi masyarakat sipil dan berbasis masyarakat,” sebutnya.
 
“Kami juga mengajak semua pengacara dan praktisi hukum di Asia Tenggara untuk memberikan perhatian dan lebih terlibat dalam advokasi HAM di ASEAN. Kami percaya setiap pengacara memiliki tanggung jawab kepada masyarakat melalui kontribusi dalam advokasi terhadap HAM,” pungkasnya.
 
Sebagai informasi, SEALawyers ini terdiri dari sejumlah pengacara publik yang berada di Asia Tenggara. Mereka, di antaranya, adalah Febi Yonesta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Asep Komarudin (Lembaga Bantuan Hukum Pers), Roni Saputra (LBH Pers Padang), dan Sor. Rattanamanee Polkla (Community Resource Centre (CRC).  
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua