Cegah Korupsi, Kementan Gagas PERMAK
Hari Antikorupsi Internasional

Cegah Korupsi, Kementan Gagas PERMAK

Sebelumnya, Kementan menggagas gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi

Oleh:
RZK
Bacaan 2 Menit
Kiri ke kanan: Irjen Kementan, Raden Aziz Hidajat, Deputi BPKP Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Kepala LKPP Agus Raharjo, dan Jubir KPK Johan Budi SP. Foto: RZK
Kiri ke kanan: Irjen Kementan, Raden Aziz Hidajat, Deputi BPKP Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Kepala LKPP Agus Raharjo, dan Jubir KPK Johan Budi SP. Foto: RZK
Festival Antikorupsi 2014 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, 9-11 Desember 2014, berhasil melibatkan hampir seluruh kementerian/lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) yang menegaskan komitmen pemberantasan korupsi mereka dengan memperkenalkan PERMAK.

“PERMAK adalah Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi,” papar Inspektur Jenderal Kementan, Raden Aziz Hidajat dalam konferensi pers yang digelar pada hari kedua Festival Antikorupsi 2014, Rabu (10/12).

Menurut Aziz, PERMAK adalah perwujudan dari komitmen Kementan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sesuai namanya, kata dia, filosofi PERMAK adalah memperbaiki,  menyempurnakan, dan menjadikan sesuatu lebih nyaman. Dari filosofi itu, PERMAK bertujuan untuk menyempurnakan komitmen antikorupsi yang sebelumnya telah berjalan.

Misalnya, Unit Pengendalian Gratifikasi. Aziz mengatakan unit tersebut sudah berjalan cukup efektif. Salah satu buktinya adalah jumlah pejabat Kementan yang melaporkan gratifikasi ke KPK cukup tinggi. Dalam tiga bulan, Aziz mencatat terdapat 187 pejabat Kementan yang melaporkan gratifikasi.

“Ini merupakan cara yang strategis untuk mencegah korupsi sehingga tercipta aparatur yang bersih dan melayani,” kata Aziz.

Terkait pelayanan, Aziz mengatakan Kementan terus menjalin kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pelayanan dari satuan kerja (satker) yang ada di Kementan.

Merujuk pada situs www.pertanian.go.id, selain PERMAK, Kementan juga menggagas gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dimulai sejak tahun 2010, Kementan rutin melakukan penilaian terhadap satker-satker yang dianggap berpredikat WBK. Hasil penilaian selama periode 2010-2014 menunjukkan hasil yang positif, persentase jumlah satker yang berpredikat WBK terus meningkat.
TahunSatker yang dinilaiSatker Berpredikat WBKPersentase
2010 225 92 41,78
2011 225 108 48,00
2012 225 120 53,33
2013 217 166 76,49
2014 225 185 82,22

Data: www.pertanian.go.id

Perkuat Inspektorat
Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Adnan Pandu Praja mengatakan KPK mencanangkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hal itu, maka peran inspektorat masing-masing instansi harus optimal. Menurut Adnan, inspektorat yang disasar KPK tidak hanya yang berada di pusat, tetapi juga di daerah.

“KPK akan terus mendorong agar instansi-instansi di daerah memperkuat inspektorat agar kualitas pelayanan publik juga meningkat,” kata Adnan dalam forum konferensi pers yang sama.

Sepakat dengan KPK, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memang perlu diperkuat. Bagi BPKP, penguatan APIP menjadi salah satu strategi dalam rangka pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tags:

Berita Terkait