Selasa, 16 December 2014

PBHI Lampung Dorong Perlindungan Justice Collaborator

RED/MYS

Saksi pelaku kejahatan dapat bekerjasama ()dengan aparatur penegak hukum agar mendapat perlindungan dari negara. Koordinator Forum Jaringan Perlindungan Saksi dan Korban Lampung, Juendi Leksa Utama, mengatakan perlindungan kepada dapat menjangkau pelaku agar aparat penegak hukum dapat mengetahui cara para pelaku menjalankan kejahatan.
 
Dengan mengetahui modus pelaku, kata dia, aparat penegak hukum “dapat membuat formulasi solusi untuk mencegah dan memberantas kejahatan serupa di masa mendatang”.
 
Menurut Juendi, status baru bisa diberikan jika sudah memenuhi syarat. Antara lain keterangan yang bersangkutan bersifat penting, bukan pelaku utama, bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan, dan ada ancaman fisik atau psikis kepada yang bersangkutan atau keluarganya. “Perlindungan terhadap saksi dan korban serta saksi pelaku sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dan enting untuk segera dilaksanakan,” ujarnya di kantor PBHI Lampung, Senin (15/12), sebagaimana rilis yang diterima .
 
Untuk sementara pendampingan dan sekretariat bersama perlindungan dilakukan di kantor PBHI Lampung. Ketua PBHI Lampung, Ridho Feriza, mengatakan hadirnya dalam kasus-kasus terorganisasi seperti korpusi, narkotika, terorisme, dan pelanggaran HAM berat membutuhkan perlindungan nyata mengingat resiko yang mungkin timbul.
 
Ridho berharap institusi negara yang berwenang memberikan keringanan hukuman kepada . “Memberikan keringanan hukuman bagi saksi pelaku adalah tanggung jawab Negara,” ujarnya.
justice collaboratorjustice collaborator



justice collaboratorhukumonline

justice collaborator

justice collaborator

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua