Kaleidoskop Hukum: Periode April-Juni 2014
Berita

Kaleidoskop Hukum: Periode April-Juni 2014

April adalah bulannya pemilu.

Oleh:
ALI
Bacaan 2 Menit
Foto: RES
Foto: RES
April 2014 merupakan bulannya pemilihan umum (pemilu). Tepat tanggal 9, masyarakat Indonesia yang memenuhi kualifikasi menggunakan haknya dalam memilih calon legislatif pusat maupun daerah. Memanfaatkan momen ini hukumonline menyajikan sejumlah tulisan terkait pemilu seperti daftar calon legislatif berlatar belakang hukum dan program hukum seluruh partai politik peserta Pemilu 2014.

Di luar hingar-bingar pemilu, jagat hukum Indonesia juga diwarnai dengan beberapa peristiwa hukum menarik seperti kasus kriminalisasi kurator. Lalu, hakim ad hoc memperjuangkan status mereka tak diakui sebagai pejabat negara dengan mengajukan judicial review UU Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masih di lingkungan peradilan, panitera menggelar aksi mogok.

Di bulan Mei 2014, sejumlah pejabat dan mantan petinggi negara hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bergantian untuk sidang perkara bailout Bank Century. Mereka antara lain Jusuf Kalla, eks Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Boediono yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden.

Selain persidangan perkara Bank Century, turut mewarnai Mei 2014 adalah pendaftaran dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pendaftaran itu merupakan awal dari pertarungan politik yang puncaknya pada Pemilu Presiden 2014.

Peristiwa lain yang menarik adalah penetapan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembahasan APBN-Perubahan 2013. Di penghujung bulan Mei 2014, kolega Sutan Bhatoegana, Anas Urbaningrum menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Memasuki bulan ke-6, masih banyak peristiwa yang menyangkut Pemilu Presiden 2014. Setelah fase pendaftaran, kedua pasangan calon presiden mulai melancarkan aksi saling serang. Dua televisi swasta yang menunjukkan kecenderungan memihak salah satu pasangan calon presiden mendapat teguran  dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Para penegak hukum pun diminta untuk ikut serta mengawasi agar perseteruan dua kubu ini tidak berdampak buruk. MA menyiapkan hakim khusus pidana pilpres, sedangkan kepolisian diminta untuk menjaga pilpres dari character assassination.

Di tengah silang-sengkarut suasana pilpres 2014 ini, Hukumonline mencoba “mendinginkan” suasana dengan menerbitkan edisi khusus bertajuk Srikandi Hukum Part II. Sesuai dengan namanya, edsus yang memaparkan tokoh hukum perempuan Indonesia yang cukup berpengaruh ini merupakan lanjutan dari edisi sebelumnya.
TanggalPeristiwa Hukum
April
3 MK Cabut Aturan Quick Count Pemilu
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d91a23b4a2/mk-cabut-aturan-iquick-count-i-pemilu
4 Mayoritas Parpol Tidak Serius Siapkan Program Hukum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e6e116ce33/mayoritas-parpol-tidak-serius-siapkan-program-hukum
6 Kurator Ditangkap Bahayakan Profesi Kurator
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53410c26b362c/kurator-ditangkap--bahayakan-profesi-kurator
7 Hakim Ad Hoc Ingin Dijadikan Pejabat Negara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53427520c5181/hakim-ad-hoc-ingin-dijadikan-pejabat-negara
10 Meski Ada Kendala, Pemilu Berjalan Aman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53463d8758e84/meski-ada-kendala--pemilu-berjalan-aman
16 SSEK Pecah, Teman-Teman Sedih
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534e84a16ea0f/ssek-pecah--teman-teman-sedih
22 Pensiun dari BPK, Hadi Poernomo Jadi Tersangka KPK
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5355535ddb5ae/pensiun-dari-bpk--hadi-poernomo-jadi-tersangka-kpk
29 Rudi Rubiandini Terima Divonis Tujuh Tahun Penjara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535fb5165c2bb/rudi-rubiandini-terima-divonis-tujuh-tahun-penjara
Mei
4 KPAI Tetapkan Status Darurat Perlindungan Anak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53652e64bb297/kpai-tetapkan-status-darurat-perlindungan-anak
8 JK Tak Pernah Dilaporkan Century Berdampak Sistemik
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536bb3761f3e6/jk-tak-pernah-dilaporkan-century-berdampak-sistemik
9 MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cebe5083bd/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati
12 Sejumlah Anggota Komisi Hukum Gagal Kembali ke Parlemen
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5370b2cb9f69f/sejumlah-anggota-komisi-hukum-gagal-kembali-ke-parlemen
14 Akhirnya, Advokat Dapat Perlindungan di Luar Sidang
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53734eff625ec/akhirnya--advokat-dapat-perlindungan-di-luar-sidang
19 MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada

Jokowi-JK Resmi Mendaftar Capres-Cawapres
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379d94dd6f13/jokowi-jk-resmi-mendaftar-capres-cawapres
21 Prabowo-Hatta Mendaftar Capres Cawapres ke KPU
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c0223cddb2/prabowo-hatta-mendaftar-capres-cawapres-di-kpu
22 Suryadharma Tersangka, PPP Berharap Tak Ada Muatan Politik
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537e23e182a2d/suryadharma-tersangka--ppp-berharap-tak-ada-muatan-politik
30 Anas Didakwa Korupsi Karena Mau Nyapres Pakai APBN
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53883af558287/anas-didakwa-korupsi-karena-mau-nyapres-pakai-apbn
Juni
1 Tiga Tokoh Raih Muhammad Yamin Award
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538a9cc58ac70/tiga-tokoh-raih-muhammad-yamin-award
3 KPK Titip Delapan Agenda Antikorupsi Kepada Capres-Cawapres http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538dd9da1bacd/kpk-titip-delapan-agenda-antikorupsi-kepada-capres-cawapres
10 Debat Capres Kurang Menggali Persoalan Hukum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5396e04238ad0/debat-capres-kurang-menggali-persoalan-hukum
16 Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt539f0aee99af4/akil-mochtar-dituntut-seumur-hidup
20 MA Dukung Badan Khusus Tangani Sengketa Pilkada
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a4651a46636/ma-dukung-badan-khusus-tangani-sengketa-pilkada


Tags:

Berita Terkait