Selasa, 20 Januari 2015

KPK Tembuskan Surat ke Presiden, Polri Tingkatkan Soliditas

ANT
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Foto: RES.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menembuskan surat panggilan pemeriksaan saksi kepada presiden dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, bila saksi dua kali mangkir dari panggilan.

"Ada mekanisme prosedural dalam pemanggilan saksi, kami akan memberikan tembusan ke presiden dan menkopolhukam untuk menunjukkan dua kali panggilan tidak hadir sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (20/1).

KPK pada Selasa memanggil dua jenderal dan satu pejabat tinggi Polri dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto, mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi Sumardji.

Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan dan hanya Irjen Pol Andayono yang memberikan alasan, yaitu harus kembali ke Balikpapan karena ada peristiwa kapal tenggelam, sedang dua saksi lain tidak memberikan alasan.

Sebelumnya, KPK juga merencanakan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam kasus ini, yaitu Direktur Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo dan dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha.

Selain itu, pengajar Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu, namun hanya Syahtria yang datang.

"Surat pemanggilan kedua sudah dibuat dan segera akan disampaikan dan surat panggilan ketiga akan dipanggil dengan tembusan," ungkap Bambang.

Namun, Bambang mengatakan bahwa KPK belum akan melakukan pemanggilan paksa terhadap para saksi kasus tersebut. "Sampai hari ini belum ada opsi panggil paksa. Semua orang yang dipanggil apalagi penegak hukum pasti tahu tugas dan kewajibannya, mudah-mudahan mereka akan hadir karena merkea adalah penegak hukum," kata Bambang.

Sedangkan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno yang meminta KPK membuktikan Budi Gunawan bersalah, Bambang berharap Menkopolhukam membantu penuntasan kasus ini sesuai dengan kewenangannya.

"Kami mendorong Menkopolhukam, sebaiknya menggunakan kewenangan masing-masing untuk membantu KPK supaya proses penegakkn hukum ini bisa segera dilakukan dan bukan malah menambah kekisruhan," tegas Bambang.

Ia pun menegaskan bahwa KPK selalu berhati-hati dalam melakukan pengusutan suatu perkara korupsi. "Pernyataan Menkopolhukam menjadi bagian beliau sesuai kewenangannya, tapi KPK akan 'prudent' (hati-hati) dan hanya melakukan proses sesuai prosedur KUHAP maupun 'standard operating procedur' KPK. Kami hormati pernyataan-pernyataan sebagai motivasi bagi kami untuk menyelesaikan kasus," ungkap Bambang.

Tingkatkan Soliditas

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengumpulkan para petinggi Polri untuk meningkatkan kekompakan di internal Polri dalam menghadapi berbagai perubahan di Polri.

"Tadi pagi saya kumpulkan para kapolda dan pejabat utama untuk menyamakan persepsi tentang apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus dilakukan kedepan," kata Badrodin Haiti di Jakarta, Selasa (20/1).

Ia berpesan kepada para pati dan pamen agar tetap kompak dan menjaga soliditas institusi Polri. Menurut dia, kekompakan internal Polri penting agar situasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah Polri.

Jenderal bintang tiga itu meminta para pejabat Polri untuk berfokus pada tugas pokok Polri. "Masyarakat butuh pelayanan Polri dan kestabilan kamtibmas. Kita nggak boleh terganggu dengan masalah yang terjadi saat ini. Fokuslah pada profesionalisme, penegakan hukum dan kamtibmas," katanya.

Ia mengakui dengan adanya polemik pejabat tinggi Polri yang tersangkut kasus bisa membuat kinerja Polri menurun karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Opini yang terbentuk di masyarakat bisa mempengaruhi kinerja Polri," tukasnya.

Pada Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

"Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Akibat adanya kasus tersebut, Presiden Joko Widodo menangguhkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk memberikan kesempatan kepadanya agar menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua