Rabu, 21 January 2015

Dekan FH Unsri, Prof Amzulian Rifai: Perbaikan Hukum Harus Perhatikan Pendidikan Tinggi Hukum


Memangnya yang selama ini terjadi bagaimana, apakah perhatian yang diberikan berbeda-beda?

Omong kosong juga pendidikan tinggi hukum di Negeri ini kalau hanya memperhatikan fakultas hukum di Pulau Jawa. Jangan hanya tempat-tempat tertentu. Pastilah ada yang mengatakan, “Oh kita terbuka untuk seluruh Indonesia.” Pasti jawabannya seperti itu, selalu. Kita bebas bersaing segala macam, tapi yang bener juga. Masak akreditasi tempat-tempat tertentu sudah jelas hitam putihnya misalnya nilainya sama, gimana.


Terserah, pasti pemerintah mengatakan tidak ada diskriminasi. Maksud saya tadi, di dalam suatu pertandingan itu, kalau memang ada yang beratnya masih kurang, ya dinaikkan beratnyalah. Kebijakan yang diskriminatif tapi menguntungkan.


Misalnya kita tahu, oh fakultas hukum yang di bagian timur, tertentu atau dimanapun kurang, ya diangkatlah.  Janganlah kita kelas ringan dibanding kelas berat. Pokoknya bertandinglah di situ. Tidak fair begitu karena pemerintah akan jawab, “Oh kita kasih kesempatan yang sama, nggak ada diskriminatif.”


Bagaimana cara institusi pendidikan tinggi hukum meningkatkan kualitas?

Menurut saya, persoalannya itu bagaimana membangun academic atmosphere (suasana akademis) di kampus-kampus FH di daerah. Sekarang anda cek lah, di setiap universitas itu, mungkin yang sedikit profesornya dibandingkan fakultas-fakultas lain adalah fakultas hukum. Ini mereflesikan apa? Jangan-jangan orang fakultas hukum sendiri males. Males menghasilkan karya tulis. Orang nggak akan jadi guru besar kalau nggak ada karya tulisnya. Membangun academic atmosphere, itu yang sulit. 


Misalnya kita (FH Unsri), bukan berarti saya terus membanggakan diri. Kami, fakultas hukum yang satu-satunya memulai mengalokasikan dana penelitian dari fakultas sendiri.  Jadi penelitian bisa dari Unsri, bisa dari pusat, segala macam. Tapi kami alokasikan. Dana penelitian sudah tahun ke lima. Yang sebelumnya tidak pernah ada, kita alokasikan. Kita perkuat unit penelitiannya. Maka, setiap tahun itu paling tidak 20 proposal penelitian dengan dana FH sendiri. Ini kan untuk membangun academic atmosphere.


Sekali lagi saya katakan, yang paling pokok adalah membangun academic atmosphere. Dan itu tanggung jawab orang seperti saya (Dekan, red).Oleh karena itu, kita selalu rutin mengadakan seminar nasional yang dimana seminar nasional itu pembicaranya adalah dosen-dosen muda. Nggak boleh yang senior. Kenapa? Toh dia (senior) sudah naik pangkat.


Menurut saya, sistem rekrutmen dosen juga menjadi penting. Bagaimana mestinya pemerintah pusat itu, kekita merekrut dosen FH itu, sedapat mungkin betul-betul diupayakan pendaftarnya dari berbagai profesi di Indonesia. Kalau sekarang saya lihat belum.


Merujuk pada perkembangan yang terjadi, apakah institusi pendidikan tinggi hukum Indonesia siap menghadapi globalisasi, khususnya era MEA?

Tantangannya adalah bahasa. Kelemahan orang Indonesia ini bahasa. Kalau belajar bahasa asing, justru jarang digunakan. Orang Palembang misalnya, mahasiswa saya, banyak sehari-hari bahasa daerah saja, bahasa Palembang, bahasa Inggris kurang.


Peran apa yang dapat dimainkan negara agar kualitas pendidikan tinggi hukum meningkat?

Mungkin peran negara itu, bagaimana negara bisa memunculkan kebanggaan, bagi mereka yang mau belajar hukum. Jangan sampai orang masuk fakultas hukum itu karena tidak diterima di fakultas-fakultas lain. Karena itu, negara bisa berperan, untuk memunculkan image bahwa fakultas hukum itu sama pentingnya katakanlah dengan fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas favorit lainnya. 


Peran negara yang paling serius adalah bagaimana meningkatkan academic atmosphere di lingkungan fakultas hukum. Ini memang challenge-nya karena litelatur-litelatur hukumnya sebagian besar bahasa Indonesia. Di sini sebenarnya pemerintah pusat bisa berperan bagaimana supaya lingkungan fakultas hukum itu juga terbiasa dengan teks book yang berbahasa asing. Itu yang jadi soal. Tapi, jangan hanya kebijakan di atas kertas. Bagaimana pemerintah pusat memastikan ini jalan, tentu dengan mekanisme dia (pemerintah).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua