Jumat, 23 January 2015

Bambang Widjojanto Dikabarkan Ditangkap Bareskrim Polri

Usai mengantarkan anaknya sekolah.
RED
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Foto: RES.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dikabarkan ditangkap oleh petugas dari Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) pagi ini, Jumat (23/1).

Informasi ini pertama kali dirilis melalui akun twitter resmi KPK, @KPK_RI. Mantan Juru Bicara KPK yang kini menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyampaikan hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari ajudan Bambang Widjojanto.

“Ajudan BW menyampaikan kabar bahwa BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri setelah mengantar anaknya sekolah, pagi ini,” sebut Johan sebagaimana dikutip dari akun twitter @KPK_RI.

Lebih lanjut, Johan menyatakan pihak KPK sudah menghubungi Pelaksana Tugas Kapolri Badrodin Haiti untuk menanyakan hal tersebut dan dijawab tidak benar ada penangkapan oleh Bareskrim. “Saat ini KPK sedang kumpulkan informasi lanjutan terkait penangkapan ini,” tukasnya. 

Sebagai informasi, hubungan KPK dengan Polri kembali memanas pasca penetapan Komjen Pol Budi Gunawan, yang dicalonkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kapolri, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Walau Budi sudah dinyatakan lolos fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan karena kasus tersebut.

Mabes Polri bahkan mengajukan permohonan praperadilan karena menilai penetapan tersangka Budi Gunawan tersebut salah prosedur. “Ini (permohonan,-red) bentuk sikap kritis Polri. Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompe, Selasa (20/1) lalu.

Pasca penetapan tersangka juga sempat beredar foto mesra mirip Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Wirayanti di dunia maya. Abraham yakin bahwa peredaran foto ini berkaitan dengan penetapan tersangka Budi Gunawan.

“Itu upaya-upaya untuk menjatuhkan dan mengkriminalisasi saya setelah pengumuman (BG sebagai) tersangka,” katanya kepada hukumonline, Rabu (14/1) lalu.

Belakangan diketahui bahwa ahli IT menyatakan bahwa foto tersebut rekayasa.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga menyatakan perlunya diwaspadai perseteruan KPK dan Polri menjadi perseteruan Cicak vs Buaya jilid III. Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa menyatakan peristiwa perseteruan antara lembaga kepolisian dengan KPK menjadi catatan buruk hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam rangka meminimalisir insiden tersebut, maka KPK mesti meneruskan penyidikannya agar dapat mengungkap benar tidaknya tudingan terhadap Budi Gunawan.

“Menurut saya KPK harus meneruskan sangkaanya, KPK jangan bermain-main dalam penegakan hukum,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (16/1).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, dikotomi antara Polri dan KPK memang mesti diwaspadai dalam kaitannya hubungan antar lembaga penegak hukum. Ia berpandangan kasus pejabat negara berstatus tersangka sudah pernah terjadi saat Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah menjabat pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, terlepas adanya Cicak vs Buaya jilid III, KPK mesti serius mendalami sangkaanya terhadap Budi Gunawan dan dapat meminimalisir dikotomi Polri dan lembaga antirasuah itu. “Iya ini yang kita harapkan dan mendalami kasus Budi Gunawan, kami di fungsi hukum mengharapkan ini,” ujarnya.

SIAPA YG CICAK - SIAPA YG BUAYA ?
 - Steve Waramori
23.01.15 12:53
KPK bukan lembaga superbody, begitupun komisaris2nya adalah warganegara yg tunduk dan taat kepada aturan hukum di negara ini. Sebagaimana BG adalah warganegara, begitupun BW adalah warganegara, jadi kedua2nya tunduk terhadap aturan hukum yg berlaku dinegara ini (azas equality before the law). Tidak ada kekebalan hukum bagi kedua aparat penegak hukum ini. Jadi biarkan kedua institusi (KPK maupun POLRI) menjalankan tugasnya sesuai amanat peraturan perundang2an yang berlaku. Nanti kita saksikan dipanggung pengadilan, terbukti tdknya tuduhan kedua institusi penegak hukum ini terhadap BG maupun BW. Siapa yg cicak, siapa yg buaya ?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua