Jumat, 23 January 2015

Suruh Saksi Berbohong di MK, Bambang Widjojanto Tersangka di Mabes Polri

KPK masih menunggu konfirmasi dari Bareskrim Mabes Polri.
NOV/RFQ
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie. Foto: RES

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri. Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Mabes Polri Ronny Sompie di Bareskrim Mabes Polri, Jum'at (23/1). Ronny mengatakan Bambang ditangkap dalam rangka menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka.

Penangkapan Bambang dilakukan di jalan raya di daerah Depok sekitar pukul 07.30 WIB. Bambang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). "Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP," kata Ronny.

Ia menjelaskan, dugaan ini berawal dari adanya laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Kemudian, penyelidik menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi, ahli, dan mengkaji sejumlah dokumen. Berdasarkan tiga alat bukti itu, status penanganan perkara Bambang ditingkatkan ke penyidikan.

Alhasil, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka Bambang. Ronny mengatakan penyidik telah mengantongi tiga alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka. Bambang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK.

Keterangan palsu yang dimaksud Ronny adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Menurut Ronny, ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Dari hasil permintaan keterangan sejumlah saksi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, saksi-saksi tersebut mengakui jika Bambang menyuruh mereka untuk memberikan keterangan palsu. Jadi, Ronny menegaskan, penetapan tersangka Bambang sudah didasarkan oleh alat bukti yang cukup.

Walau begitu, Ronny membantah bahwa penetapan tersangka ini sebagai bentuk perlawanan Polri pasca KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia menerangkan, penetapan tersangka Bambang sudah sesuai prosedur dan murni sebagai proses penegakan hukum.

"Proses penyidikan itu tidak ada kaitannya dengan perlawanan (Polri setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka). Ini mekanisme hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap siapapun yang bisa menjadi tersangka. Untuk itu, perlu dilihat proporsional bahwa ini mekanisme hukum," ucapnya.

Sementara, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi membenarkan Bambang ditangkap sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan informasi yang didapat Johan dari ajudan Bambang, Wakil Ketua KPK ini ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah di daerah Depok, Jawa Barat.

Johan mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakapolri Badrodin Haiti. Menurut Badrodin, Bareskrim Mabes Polri tidak melakukan penangkapan. Maka dari itu, pimpinan KPK saat ini tengah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk meminta klarifikasi soal penangkapan Bambang.

"Hingga kini saya belum dapat konfirmasi dari Pak Bambang. Malam tadi saya masih rapat dengan Pak Bambang. Habis itu beliau pulang. Baru pagi tadi saya mendapat informasi dari ajudan Pak Bambang. Jadi, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Mabes Polri," tuturnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua