Jumat, 23 January 2015

IPW: Kasus Bambang Widjojanto Sudah Lama Diusut Polisi

ANT

Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) merupakan kasus yang sudah lama diusut, namun untuk menjaga sikap agar tidak ada benturan Polri dan KPK pasca kasus Simulator SIM sehingga proses penanganannya ditunda.

"Penangkapan BW ini sangat menguntungkan masyarakat agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara terbuka dan penangkapan ini mulai menunjukkan antara Polri dan KPK sudah saling buka dan saling bongkar," kata Ketua Komisioner IPW Neta Pane saat dihubungi Antara di Balikpapan, Jumat (23/1).

Neta berharap aksi saling buka ini bisa membuat Polri-KPK dan para pejabatnya introspeksi dan bisa menahan diri tidak mengumpulkan kekayaan secara haram.

"Publik boleh saja menilai penangkapan ini sebagai aksi balas dendam setelah calon Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan publik boleh saja mengatakan penangkapan ini sebagai perang cicak buaya dua," katanya.

IPW berharap kasus BW ini bisa dengan cepat diproses ke pengadilan agar masyarakat bisa melihat dengan terbuka apa sesungguhnya yang terjadi baik di Polri dan KPK, kata Neta.

BW ditangkap di kawasan Depok pukul 07.30 WIB dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Iya (Bambang) sudah jadi tersangka kasus keterangan palsu," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny Sompie di Jakarta, Jumat.

Ronny mengatakan ada salah satu warga yang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan pejabat KPK itu. Ronny menuturkan Mabes Polri menerima laporan warga tersebut pada 15 Januari 2015. BW dikenakan pasal 242 junto 55 KUHP karena memberikan keterangan palsu di sidang gugatan pilkada Kota Waringin Barat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua