Jumat, 23 Januari 2015

Kriminolog Menilai Wajar Penangkapan BW yang Mendadak

Asalkan memiliki alasan dan bukti yang kuat.
ANT
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Foto: RES.

Pengamat Kriminologi Riau menilai penangkapan dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam waktu singkat adalah wajar selama Polri memiliki alasan dan bukti yang kuat.

"Penangkapan dalam waktu yang terkesan mendadak sah sah saja selama ada bukti yang kuat. Bisa jadi maksud Polri menangkap BW dalam waktu yang cepat adalah untuk menghindari BW kabur," kata Syahrul Akmal Latif di Pekanbaru, Jumat (23/1).

Ia mengatakan proses hukum memang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, namun jangan sampai ada politisasi dari penangkapan ini. "Jika mengesampingkan dari apa yang terjadi antara KPK dan Polri, maka kita seharusnya menghormati proses hukum yang terjadi," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan dengan penangkapan BW, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian jika ditetapkan sebagai terdakwa di persidangan, maka akan segera terungkap apa yang terjadi sebenarnya pada kedua lembaga negara ini.

"Biar masyarakat yang menilai dari kasus BW ini," ujarnya.

Sementara itu terkait dengan penetapan status tersangka kepada BW dengan tiga alat bukti, ia menilai sudah cukup. "Bahkan dengan dua alat bukti saja sudah cukup. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya dan nyanyian seperti apa yang akan ditampilkan," kata Syahrul.

Akun resmi Twitter Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menjelaskan kronologis terkait berita penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam kultwit tersebut, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menjelaskan secara detil kronologis penjelasan resmi KPK terkait berita penangkapan.

Kabar tersebut dimulai dengan berita dari ajudan BW yang mengatakan BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri sesaat setelah BW mengantar anaknya ke sekolah, Jumat pagi.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Nicolaus Pira Bunga mengatakan tindakan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan bagian dari skenario untuk melemahkan posisi KPK yang tengah membidik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

"Memang, sejak KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut dan transaksi tidak wajar, berbagai upaya terus dilakukan pihak tertentu untuk memojokan dan melemahkan posisi KPK," kata mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu di Kupang, Jumat (23/1).

Upaya-upaya pelemahan itu mulai dari tindakan pemasangan foto Ketua KPK Abramah Samad dengan seorang perempuan yang lagi berciuman, isu Ketua KPK terlibat dalam politik Pilpres sampai aksi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat pagi di Depok.

Mabes Polri menangkap Bambang Widjojanto atas sangkaan memberikan keterangan palsu di sidang MK, beberapa waktu lalu. Polri mengaku sudah mendapat tiga alat bukti untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Pira Bunga melihat ada kemungkinan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK itu sebagai upaya saling kriminalisasi antardua lembaga penegak hukum ini dalam kasus Komjen Budi Gunawan, meskipun setiap kasus nampak berdiri sendiri yaitu kasus Pemilukada di MK yang ditangani Polri dan kasus BG yang ditangani KPK.

"Jika benar nantinya bahwa saling kriminalisasi antardua lembaga ini, maka diperlukan pihak ketiga dalam hal ini Presiden Jokowi harus tampil untuk menetralisir bahkan mengatasi perseteruan ini seperti pada kasus "Cicak versus buaya" pada masa pemerintahan Presiden SBY," katanya.

Hal ini penting untuk mencegah stigmatisasi publik terhadap kewibawaan Presiden Joko Widodo bahwa semakin tidak kredibel karena pihak lain yang lebih berkuasa dibandingkan presiden atau istilah lain sang presiden sangat lemah.

Sebab bagaimanapun tertangkapnya BW sungguh aneh ditengah tengah hiruk pikuk politik dalam kepemimpinan awal presiden Jokowi.

"Belum lama berselang publik di hebohkan dengan pro dan kontra pelantikan BG sekarang muncul hal baru penculikkan ketua KPK (BW). Padahal jika BW tersangkut masalah hukum di masa lalu seharusnya ditangani dengan baik tidak arogan seperti saat ini," katanya.

Karena bagaimanapun BW sebagai simbol penegak hukum dan pimpinan KPK yang selama ini di kenal sebagai harapan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Apabila BW yang ditangkap dengan cara dan waktu yang tidak etis, terang sekali bahwa tengah ada upaya pelemahan dan bahkan kriminalisasi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua