Sejumlah Tokoh Minta Jokowi Jaminkan Diri untuk Bebaskan BW
Berita

Sejumlah Tokoh Minta Jokowi Jaminkan Diri untuk Bebaskan BW

Jokowi diminta turun tangan agar kondisi lebih kondusif.

Oleh:
NOV
Bacaan 2 Menit
Sejumlah Tokoh Minta Jokowi Jaminkan Diri untuk Bebaskan BW
Hukumonline

Sejumlah tokoh dan massa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi KPK untuk menyatakan dukungannya. Terlihat hadir di KPK Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Pukat Zainal Arifin Mochtar, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra.

Zainal mengatakan perseteruan KPK dan Polri harus segera disudahi. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Bambang. "Kami juga minta Jokowi memanggil Plt Kapolri (Badrodin Haiti) untuk menjelaskan soal penangkapan Bambang, " katanya, Jumat (23/1).

Selain meminta Jokowi menjamin penangguhan penahanan Bambang, Zainal juga meminta Jokowi menjamin agar ke depannya tidak terjadi kejadian seperti ini. Ia berharap Jokowi dan publik bersama-sama menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi KPK.

Oleh karena itu, Zainal dan sejumlah tokoh bersedia ikut menjaminkan diri untuk menangguhkan penahanan Bambang. Begitu pula dengan Yenny Wahid. Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini menyatakan bersedia menjaminkan dirinya demi kebebasan Bambang.

"Itu sangat penting. Kalau perlu kami semua berdiri di belakang Presiden Jokowi menjadi jaminan untuk Pak Bambang. Ini adalah tes bagi Presiden Jokowi apakah beliau mampu membuktikan bahwa beliau adalah Presiden seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya petugas partai," ujar Yenny.

Ia berharap Jokowi bisa berdiri tegak dan mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, yaitu dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Yenny mengatakan, selama ini publik mengetahui KPK selalu berada di garda terdepan dalam urusan pemberantasan korupsi.

Sebagai seorang warga negara, Yenny merasa terpanggil untuk menyelamatkan KPK yang telah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Pasalnya, komitmen KPK tersebut ternyata mengusik kepentingan beberapa elit politik yang sekarang sedang berupaya menyandera Jokowi.

Tags:

Berita Terkait