Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, belakangan menjadi buah bibir masyarakat. Pernyataan pedasnya soal ‘rakyat yang tidak jelas’ terkait perseteruan KPK dan Polri, berujung ke Mabes Polri. Tedjo resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Senin (26/1).
Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan pernyataan Tedjo sangat menyakitkan masyarakat luas yang mendukung pemberantasan korupsi. Dia menilai hal itu sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Meski Tedjo telah memberikan klarifikasi, menurut Tigor, tidak disertai dengan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Saya dan teman-teman advokat publik melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, karena sebagai menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya di Gedung Bareskrim Mabes Polri.
Dalam laporannya bernomor LP/94/1/2015/ Bareskrim itu, Fakta memboyong sejumlah alat bukti berupa pernyataan Tedjo di berbagai media. Tigor yang juga ikut serta dalam aksi dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Gedung KPK pada Jumat (23/1) memboyong foto sebagai bukti. Menurutnya, Tedjo bakal dikenakan pasal penghinaan yakni Pasal 310 dan 311 KUHP.
Seperti diketahui, Sabtu (24/1) pekan lalu, tedjo menyebut KPK kekanak-kanakan. KPK terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Ia juga menilai massa yang mendukung KPK dan meminta penghentian penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai ‘rakyat yang tidak jelas’. Atas pernyataan itulah politisi Nasdem itu dilaporkan Fakta.
Terpisah, Wakil ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya berpandangan pernyataan Menteri Terdjo menjadi blunder. Menurutnya, masyarakat dan tokoh hukum yang hadir di Gedung KPK merupakan orang yang jelas secara kedudukan sebagai warga negara. “Sangat kita sayangkan pernyataan ‘rakyat tidak jelas’. Saya rasa yang hadir di KPK jelas,” ujarnya di Gedung DPR.
Menurutnya, publik memiliki catatan dengan pernyataan Tedjo. Misalnya, pernyataan kontraproduktif terkait penyelenggaraan Munas Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Ia menilai Menteri Tedjo terkesan terburu-buru dalam menyampaikann pernyataan sebelum mengetahui persoalan terlebih dahulu.
Anggota DPR Pramono Anung menyayangkan pernyataan Tedjo. Menurutnya, masyarakat dan para koleganya yang memberikan dukungan terhadap KPK berdasarkan hati nurani dan terpanggil menguatkan KPK. Apalagi, kerja KPK dalam pemberantasan korupsi tak terbantahkan. Makanya, publik memberikan kepercayaan penuh terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Saya juga menyayangkan ada statement-statemen seperti itu,” ujarnya di Gedung DPR.
Politisi PDIP itu berpandangan, meski korupsi di Tanah Air belum mengalami penurunan signifikan, setidaknya kerja keras KPK telah membuahkan hasil dengan penangkapan terhadap sejumlah pelaku korupsi. Ia menilai jika berpikir jernih, maka semua yang dilakukan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi mesti didukung.
“Bahwa masih ada kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan. Memang sampai sekarang ini ada beberapa menteri yang belum pernah terdengar kinerjanya dan statementnya di publik. Menurut saya yang seperti-seperti itu perlu dievaluasi oleh Presiden,” pungkas mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.
Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan pernyataan Tedjo sangat menyakitkan masyarakat luas yang mendukung pemberantasan korupsi. Dia menilai hal itu sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Meski Tedjo telah memberikan klarifikasi, menurut Tigor, tidak disertai dengan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Saya dan teman-teman advokat publik melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, karena sebagai menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya di Gedung Bareskrim Mabes Polri.
Dalam laporannya bernomor LP/94/1/2015/ Bareskrim itu, Fakta memboyong sejumlah alat bukti berupa pernyataan Tedjo di berbagai media. Tigor yang juga ikut serta dalam aksi dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Gedung KPK pada Jumat (23/1) memboyong foto sebagai bukti. Menurutnya, Tedjo bakal dikenakan pasal penghinaan yakni Pasal 310 dan 311 KUHP.
Seperti diketahui, Sabtu (24/1) pekan lalu, tedjo menyebut KPK kekanak-kanakan. KPK terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Ia juga menilai massa yang mendukung KPK dan meminta penghentian penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai ‘rakyat yang tidak jelas’. Atas pernyataan itulah politisi Nasdem itu dilaporkan Fakta.
Terpisah, Wakil ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya berpandangan pernyataan Menteri Terdjo menjadi blunder. Menurutnya, masyarakat dan tokoh hukum yang hadir di Gedung KPK merupakan orang yang jelas secara kedudukan sebagai warga negara. “Sangat kita sayangkan pernyataan ‘rakyat tidak jelas’. Saya rasa yang hadir di KPK jelas,” ujarnya di Gedung DPR.
Menurutnya, publik memiliki catatan dengan pernyataan Tedjo. Misalnya, pernyataan kontraproduktif terkait penyelenggaraan Munas Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Ia menilai Menteri Tedjo terkesan terburu-buru dalam menyampaikann pernyataan sebelum mengetahui persoalan terlebih dahulu.
Anggota DPR Pramono Anung menyayangkan pernyataan Tedjo. Menurutnya, masyarakat dan para koleganya yang memberikan dukungan terhadap KPK berdasarkan hati nurani dan terpanggil menguatkan KPK. Apalagi, kerja KPK dalam pemberantasan korupsi tak terbantahkan. Makanya, publik memberikan kepercayaan penuh terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Saya juga menyayangkan ada statement-statemen seperti itu,” ujarnya di Gedung DPR.
Politisi PDIP itu berpandangan, meski korupsi di Tanah Air belum mengalami penurunan signifikan, setidaknya kerja keras KPK telah membuahkan hasil dengan penangkapan terhadap sejumlah pelaku korupsi. Ia menilai jika berpikir jernih, maka semua yang dilakukan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi mesti didukung.
“Bahwa masih ada kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan. Memang sampai sekarang ini ada beberapa menteri yang belum pernah terdengar kinerjanya dan statementnya di publik. Menurut saya yang seperti-seperti itu perlu dievaluasi oleh Presiden,” pungkas mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.