Jumat, 30 Januari 2015

Tunggu Putusan Praperadilan, Budi Gunawan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK

Lantaran masih menunggu putusan praperadilan dan belum ada surat resmi panggilan pemeriksaan dari KPK.
RFQ/NOV
Komjen Pol Budi Gunawan. Foto: RES

Sedianya, Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (30/1). Namun, hal itu urung dilakukan lantaran Budi Gunawan masih menunggu putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian disampaikan penasihat hukum Budi Gunawan, Razman Arief Nasution di Gedung Bareskrim Mabes Polri.



"Pak Budi Gunawan tidak akan hadir ke KPK," ujarnya.



Selain alasan menunggu putusan praperadilan, surat panggilan KPK yang ditujukan kepada Budi Gunawan tidak memenuhi standar operasional prosedur. Ia menjelaskan, surat panggilan tidak menunjukkan tandatangan pengantar dan penerima.



Dengan kata lain, kata Razman, kliennya belum menerima surat panggilan resmi untuk menjalani pemeriksan sebagai tersangka. "Ini aneh, pak Budi Gunawan sampai hari ini di kediaman beliau belum ada surat pemanggilan resmi sebagai tersangka sesuai yang dituduhkan KPK," ujarnya.



Razman pun menuding adanya pelanggaran etika. Menurutnya, dalam mengirimkan surat panggilan ke kediaman kliennya, setidaknya staf atau ajudan Budi Gunawan menerima surat panggilan tersebut. Kemudian, memberi lembaran tanda terima yang ditandatangani staf atau ajudan Budi.



Namun, kata Razman, surat panggilan tersebut diantar oleh pengantar lalu pergi. "(Surat) diantar begitu saja, dia datang terus pergi. Ini kan aneh tidak ada tanda terima, tidak tahu siapa yang menyerahkan. Pak Budi Gunawan bingung (siapa yang menyerahkan). Sampai sekarang surat resminya tidak ada." katanya. 



Lebih jauh, Razman meminta lembaga KPK bersikap profesional. Selain kliennya yang belum menerima surat panggilan resmi, tim penasihat hukum juga belum menerima surat panggilan bagi kliennya dari KPK. "Surat panggilan resmi sebagai tersangka belum ada," ujarnya.



Terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan belum mendapat informasi yang sah perihal ketidakhadiran Budi Gunawan sebagaimana yang sudah dijadwalkan KPK. Bambang sendiri masih meyakini Budi Gunawan bakal hadir memenuhi panggilan KPK.



Menurutnya, dengan Budi Gunawan memenuhi panggilan KPK, setidaknya menjadi kesempatan emas untuk menjelaskan berbagai alibi yang ada pada dirinya. Dengan begitu, Budi Gunawan dapat menunjukan berbagai bukti autentik miliknya di hadapan penyidik  untuk menangkis seluruh sangkaan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan KPK.



"Bukankah di depan fit and proper di DPR hal itu sudah dilakukannya," ujarnya melalui pesan pendek kepada wartawan.



Bambang mengatakan, pihaknya masih menaruh percaya bahwa Budi Gunawan sebagai penegak hukum sejati bakal menunjukan sosok profesionalitasnya dengan patuh seutuhnya pada hukum. Dengan begitu, akan menjadi teladan dan contoh yang baik sebagai aparat penegak hukum.



"Kehormatan penegak hukum terletak pada kemauan dan kemampuannya untuk  menghormati hukum yang ditujukan bagi kemaslahatan publik," pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua