Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Hasyim tersebut merupakan kali kedua pasca kisruh KPK-Polri. Hasyim menyatakan dirinya datang secara pribadi dan tidak mewakili Wantimpres.
Dalam kunjungan sebelumnya, Hasyim menyatakan ia hanya bertemu Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Namun, kali ini, Hasyim juga bertemu Ketua KPK Abraham Samad. Hasyim juga akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk meredakan suasana.
"Mudah-mudahan dengan pendekatan kultural lebih tepat dari pada perdebatan-perdebatan politik yang sangat sarat dengan muatan kepentingan. Ini bukan hanya masalah Polri dan KPK, tapi masalah tata kenegaraan. Suasana kenegaraan bisa kacau-balau," katanya di KPK, Jumat (30/1).
Apalagi, lanjut Hasyim, jika kisrus KPK-Polri dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, sehingga menjalar ke permasalahan lain. Oleh karena itu, Hasyim meminta semua pihak menyudahi kisruh yang tengah terjadi. Ia telah menyampaikan masukannya kepada Abraham. Selanjutnya, Hasyim akan "berkeliling", termasuk ke PDIP.
Hasyim mengungkapkan, ia menyadari koruptor masih cukup kuat untuk menggerakan jaring-jaring negara. Walau tidak bermaksud menuduh perseteruan KPK dan Polri ini sengaja didesain, ia meminta semua pihak waspada. "Soalnya, ini dapat diproses menjadi kerusakan yang lebih besar," ujarnya.
Dengan demikian, Hasyim yang juga tokoh Nahdatul Ulama ini merasa perlu andil untuk meredakan kemelut KPK-Polri dengan pendekatan lain selain pendekatan hukum. Apabila suasana mereda, ia mempersilakan masing-masing pihak menggunakan mekanisme hukum demi menegakan keadilan.
Akan tetapi, dalam situasi sekarang, Hasyim menilai lebih tepat untuk menggunakan pendekatan kultural ketimbang hukum. "Kalau sekarang kan orang mencari kebenaran hukum dalam suasana kemelut. Jadi, bukan hukumnya, tapi yang lain. Keadilannya menjadi tenggelam karena kemelut ini," tuturnya.
Senada, Ketua Mahkamah Agung (MA) HM Hatta Ali menyarankan polemik KPK-Polri sebaiknya tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum. "Tapi ada penyelesaian demi keutuhan bangsa dan negara. Itu penyelesaian yang lebih baik dan di atas penyelesaian hukum," ucapnya jelang pengukuhannya sebagai Guru Besar FH Unair.
Hatta mengemukakan sebenarnya sulit bagi dirinya untuk berpendapat karena KPK dan Polri merupakan lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan menyelidik dan menyidik. Namun, mengingat kedua lembaga tengah berkonflik, ia meminta suasana diredakan demi keutuhan bangsa.
Ia bahkan meminta kedua lembaga tidak saling memanas-manasi. "Saya kira KPK dan Polri itu tidak usah panas-panasan, tapi yang dingin-dingin saja. Maka dari itu, sebaiknya jangan semata-mata hukum. Tapi, saya kira terserah kepada Presiden untuk menyelesaikan demi keutuhan bangsa dan negara," tuturnya.