Senin, 02 Pebruari 2015

Perpanjang Kontrak Freeport, Jokowi Digugat

Pengadilan diminta membatalkan MoU yang dibuat pemerintah dengan Freeport. Pemerintah tak akan mengeluarkan Perppu terkait perpanjangan izin ekspor Freeport.
KAR
Habiburokhman (tengah). Foto: SGP


 

 

 

 

 
Para pengacara yang menamakan diri Tim Pengacara Trisakti dan Nawacitamendaftarkan gugatan terkait izin ekspor PT Freeport Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2). Pengacara tersebut merupakan kuasa hukum penggugat yang mengajukan citizen law suit, yaitu Arif Poyuono, Haris Rusly, Kisman Latumakalita, dan Iwan Sumule. Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor registrasi 50/PDT.GBTH.PI.W/2015/PN.JKT.PST, Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said, dan PT Freeport Indonesia menjadi pihak-pihak tergugat.



Arief Puyono mengatakan, Presiden dan Menteri ESDM telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan izin ekspor kepada Freeport. Sebab, izin tersebut berlawanan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan seluruh hasil bumi dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, izin ekspor yang diberikan melalui nota kesepahaman telah mengusik rasa nasionalisme bangsa Indonesia.



"Gugatan ini kami daftarkan sebagai bentuk penegakan hukum dan UU yang sah secara konstitusional dan akan ketidakmengertian sikap Presiden Jokowi dan pengkhianatan Trisakti dan Nawacita dengan mengizinkan Menteri ESDM Sudirman Said menandatangani nota kesepahaman perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia," ujar Arief usai mendaftarkan.



Menurut salah satu tim pengacara, Habiburokhman, pemberian izin tersebut telah menciptakan diskriminasi bagi perusahaan tambang nasional. Ia mengatakan bahwa pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Terlebih lagi, perlakuan istimewa itu melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).



"Sebagai perusahaan tambang terbesar, seharusnya Freeport Indonesia tidak mengalami kesulitan membangun smelter, terlebih waktu yang diberikan UU sangat layak yaitu lima tahun sejak UU tersebut diundangkan," kata dia.



Oleh karena itu, dalam gugatan Habiburokhman mengungkapkan bahwa petitum utamanya adalah meminta majelis hakim untuk membatalkan nota kesepahaman yang telah dibuat oleh pemerintah dengan Freeport.



Ia juga meminta pembatalan seluruh perizinan dan produk hukum lainnya yang memberikan izin ekspor meskipun belum memiliki smelter di Indonesia. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta majelis hakim memberikan putusan sela selama perkara ini ditangani.



“Kami meminta hakim melarang adanya aktivitas pengerukan maupun ekspor selama belum ada kekuatan hukum yang tetap," tandasnya.



Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar menganggap gugatan terhadap nota kesepahaman antara pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah hal biasa. Namun, dirinya menegaskan bahwa apa yang menjadi dasar gugatan itu tak benar. Pasalnya, apa yang telah dilakukan pemerintah tidak melanggar secara hukum.



Sukhyar menekankan, Izin ekspor yang diterbitkan untuk Freeport memiliki landasan hukum. Ia menyebut, acuan kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014. Menurutnya, penerbitan kedua aturan hukum tersebut tersebut juga tidak melanggar UU Minerba.



“Latar belakang penerbitan PP dan Permen tersebut juga untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar jika kegiatan usaha atau pun pertambangan dihentikan. Negara boleh ambil sikap untuk tidak kerugian lebih besar. Di mana melanggar Undang-Undang daripada mudaratnya lebih besar kami kasih kesempatan. Yang penting mineral mentah tidak boleh ekspor sampai 2017,” ujarnya.



Dia juga menegaskan, pemerintah tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait izin Freeport itu. Hal ini karena batas waktu ekspor mineral mentah adalah tahun 2017. Menurutnya, waktu dua tahun itu tak lama lagi sehingga tak menimbulkan keadaan darurat untuk mengeluarkan Perppu.



“Tidak perlu keluarkan Perppu. Kan 2017 sebentar lagi,” pungkasnya singkat.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua