Berita

Djoko Sarwoko: Banyak Putusan Praperadilan yang Ngawur

Hakimnya pun tak sedikit yang dijatuhi sanksi oleh MA.
Oleh:
Ali
Bacaan 2 Menit

“Saya ini kan dulu pakai HIR. Jadi, sempat ikut pelatihan dan penataran ketika KUHAP itu baru dibuat, sehingga paham aturan main di KUHAP,” tambahnya.

Lalu, ketika ditanya bagaimana bila hakim praperadilan kasus Budi Gunawan tetap mengabulkan permohonan pembatalan penetapan tersangka? Djoko menegaskan bahwa rujukannya adalah Pasal 77 KUHAP yang sudah secara limitatif objek praperadilan. Bila hakim tetap memutus di luar dari itu, lanjutnya, maka itu sebuah pelanggaran. 

Senior Advisor Kemitraan Laode Syarif menjelaskan para ahli bertemu selama empat hingga lima jam dan menghasilkan beberapa kesimpulan seputar praperadilan Budi Gunawan. “Praperadilan Budi Gunawan dinilai cacat dari argumentasi hukum. Ini dinyatakan dalam forum expert meeting,” ujarnya.

Salah satu argumentasinya adalah karena di KUHAP tidak ada mekanisme praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Berita Terkait