Akhirnya pemerintah telah menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) infrastruktur gas hingga tahun 2030. Dalam peta jalan itu, pemerintah menargetkan pembangunan kilang LNG, CNG dan wilayah jaringan distribusi. Tak hanya itu, pemerintah juga rencananya akan menambah panjang jaringan pipa, dan terminal regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), SPBG, hingga jaringan gas untuk rumah tangga.
“Pembangunan infrstruktur ini untuk mempercepat program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Jakarta, Kamis (5/2).
Angka yang dipatok sebagai target pencapaian pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga bisa adalah 5 juta sambungan rumah (SR). Target jangka panjang itu terjabarkan dalam beberapa kurun waktu pelaksanaan. Sebut saja, ada rentang waktu hingga tahun 2019 terkait dengan upaya pencapaian lebih dari 1 juta SR. Target ini kemudian berlanjut setengah juta dalam lima tahun berikutnya. Di tahun 2025, SR diharapkan sudah terpasang pada 3 juta rumah.
“Beberapa kota yang menjadi lokasi proyek yakni Cilegon, Pekanbaru, Kutai Kertanegara, Musi Banyuasin, Batam, Muara Enim, Tuban, dan Bojonegoro. Masing-masing kota mendapat jatah 4.000 sambungan,” tutur Sudirman.
Demikian pula halnya dengan target pembangunan SPBG yang dirinci dalam beberapa waktu. Untuk bisa memasang patokan jumlah minimal pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) lebih dari 1.000 unit pada 2030, pemerintah membagi beberapa periode pencapaian. Tahun ini, pemerintah akan membangun enam SPBG online (tersambung pipa gas), enam SPBG mother station, lima SPBG daughter station, dua SPBG bergerak atau mobile refueling unit (MRU), dua SPBG eco station (terintegrasi dengan SPBU), delapan gas transport module, dan empat jalur pipa penyalur.
Tahun lalu, menurut Sudirman, pemerintah juga telah membangun enam SPBG dan tujuh MRU. Sementara PT Pertamina (Persero) membangun dua SPBG di wilayah Jabodetabek serta PT PGN (Persero) Tbk membangun lima SPBG dan 5 MRU.
“Sehingga, sampai akhir tahun lalu jumlah stasiun pengisian BBG yang terbangun sebanyak 43 SPBG dan 12 MRU,” ujar dia.
Targetnya, tahun ini pemerintah bisa membangun total 60 unit. Target itu meningkat signifikan menjadi hampir 300 unit pada tahun 2019 mendatang. Kemudian, pemerintah berencana menaikan angka pencapaian di tahun 2025 menjadi hampir 1.000 unit hingga akhirnya terealisasi 1.300 unit pada 2030.
Selain pembangunan infrastruktur itu, pemerintah juga berencana membangun pipa. Dalam peta jalan disebutkan, pada tahun 2030 pemerintah sudah mampu menyediakan pipa open access dan dedicated sektor hilir masing-masing sepanjang hampir 13.000 km. Sementara itu, pipa dedicated sektor hulu dipatok akan menjadi lebih dari 4.000 km. Sedangkan pipa yang digunakan untuk kepentingan sendiri tak ada target penambahan.
Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur gas nasional itu, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp3,4 triliun. Namun, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja, tidak seluruh kebutuhan pembangunan itu didanai oleh pemerintah.
“Untuk tahun ini, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran Rp 3,4 triliun,” katanya.
Selain untuk pembangunan infrastruktur seperti yang telah dicantumkan dalam peta jalan, dana itu rencananya juga akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain yang berkaitan. Ia menyebut, antara lain untuk pembagian 2 juta paket perdana LPG 3 kg dan pilot project BBG untuk nelayan dengan membagikan 50 ribu konverter kit.
“Kita juga akan terus dorong PGN dan Pertamina untuk menambah jaringan gas rumah tangga. Sebab, pembangunan SPBG tidak cukup untuk membuat pengguna BBM beralih ke BBG,” pungkasnya.
“Pembangunan infrstruktur ini untuk mempercepat program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Jakarta, Kamis (5/2).
Angka yang dipatok sebagai target pencapaian pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga bisa adalah 5 juta sambungan rumah (SR). Target jangka panjang itu terjabarkan dalam beberapa kurun waktu pelaksanaan. Sebut saja, ada rentang waktu hingga tahun 2019 terkait dengan upaya pencapaian lebih dari 1 juta SR. Target ini kemudian berlanjut setengah juta dalam lima tahun berikutnya. Di tahun 2025, SR diharapkan sudah terpasang pada 3 juta rumah.
“Beberapa kota yang menjadi lokasi proyek yakni Cilegon, Pekanbaru, Kutai Kertanegara, Musi Banyuasin, Batam, Muara Enim, Tuban, dan Bojonegoro. Masing-masing kota mendapat jatah 4.000 sambungan,” tutur Sudirman.
Demikian pula halnya dengan target pembangunan SPBG yang dirinci dalam beberapa waktu. Untuk bisa memasang patokan jumlah minimal pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) lebih dari 1.000 unit pada 2030, pemerintah membagi beberapa periode pencapaian. Tahun ini, pemerintah akan membangun enam SPBG online (tersambung pipa gas), enam SPBG mother station, lima SPBG daughter station, dua SPBG bergerak atau mobile refueling unit (MRU), dua SPBG eco station (terintegrasi dengan SPBU), delapan gas transport module, dan empat jalur pipa penyalur.
Tahun lalu, menurut Sudirman, pemerintah juga telah membangun enam SPBG dan tujuh MRU. Sementara PT Pertamina (Persero) membangun dua SPBG di wilayah Jabodetabek serta PT PGN (Persero) Tbk membangun lima SPBG dan 5 MRU.
“Sehingga, sampai akhir tahun lalu jumlah stasiun pengisian BBG yang terbangun sebanyak 43 SPBG dan 12 MRU,” ujar dia.
Targetnya, tahun ini pemerintah bisa membangun total 60 unit. Target itu meningkat signifikan menjadi hampir 300 unit pada tahun 2019 mendatang. Kemudian, pemerintah berencana menaikan angka pencapaian di tahun 2025 menjadi hampir 1.000 unit hingga akhirnya terealisasi 1.300 unit pada 2030.
Selain pembangunan infrastruktur itu, pemerintah juga berencana membangun pipa. Dalam peta jalan disebutkan, pada tahun 2030 pemerintah sudah mampu menyediakan pipa open access dan dedicated sektor hilir masing-masing sepanjang hampir 13.000 km. Sementara itu, pipa dedicated sektor hulu dipatok akan menjadi lebih dari 4.000 km. Sedangkan pipa yang digunakan untuk kepentingan sendiri tak ada target penambahan.
Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur gas nasional itu, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp3,4 triliun. Namun, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja, tidak seluruh kebutuhan pembangunan itu didanai oleh pemerintah.
“Untuk tahun ini, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran Rp 3,4 triliun,” katanya.
Selain untuk pembangunan infrastruktur seperti yang telah dicantumkan dalam peta jalan, dana itu rencananya juga akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain yang berkaitan. Ia menyebut, antara lain untuk pembagian 2 juta paket perdana LPG 3 kg dan pilot project BBG untuk nelayan dengan membagikan 50 ribu konverter kit.
“Kita juga akan terus dorong PGN dan Pertamina untuk menambah jaringan gas rumah tangga. Sebab, pembangunan SPBG tidak cukup untuk membuat pengguna BBM beralih ke BBG,” pungkasnya.