Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat untuk membentuk technical meeting dan special envoy (utusan khusus) agar permasalahan lama yang berkaitan dengan perbatasan maritim dapat diselesaikan.
Kesepakatan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak seusai pertemuan bilateral delegasi kedua negara, di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Selain masalah batas maritim, menurut Jokowi, dalam pertemuan bilateral itu juga disepakati hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, baik yang overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia.
Adapun mengenai tenaga kerja utamanya yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, menurut Presiden Jokowi, telah disepakati untuk digunakan satu jalur sehingga perlindungan bisa dilaksanakan terhadap TKI.
Selain itu juga diselesaikan mengenai permintaan sekolah Indonesia yang di Sabah, dan juga masalah nelayan Bajo. “Ini merupakan kemajuan yang sangat cepat,” kata Jokowi.
Sementara di bidang perdagangan, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi investor Malaysia untuk mengerjakan proyek-proyek terutama jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan juga investasi powerplant (pembangkit listrik).
“Kemudian juga disepakati sebuah appraisal bagi persatuan di ASEAN agar dapat ditindaklanjuti,” terang Jokowi.