Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk meloloskan hakim yang jujur, karena rakyat Indonesia membutuhkan hakim agung yang jujur.
"Yang diperlukan rakyat Indonesia itu sederhana saja, yakni hakim agung yang jujur, sehingga pemalsuan putusan tidak terjadi lagi di MA," kata peneliti LBH Surabaya, Abdul Fatah, di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, hakim jujur adalah hakim yang tidak suka mengambil sesuatu yang bukan haknya (korupsi), bukan pelanggar HAM, tidak melakukan perselingkuhan, tidak melakukan plagiat, tertib bayar pajak, dan sebagainya.
"Tahun ini, KY sedang melakukan rekrutmen calon hakim untuk jalur karir (internal peradilan) dan nonkarir (akademisi dan praktisi) untuk mengisi kekosongan hakim agung di kamar pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara," katanya.
Hingga kini, KY telah mengumumkan 89 calon hakim yang lulus administrasi yakni 24 orang untuk kamar pidana, 20 orang untuk kamar perdata, 23 orang untuk kamar agama, tujuh orang untuk kamar militer, dan 12 orang untuk kamar tata usaha negara (TUN).
"Dalam kapasitas keilmuan, 89 orang itu telah teruji karena sudah berpengalaman di bidang hukum di atas 20 tahun serta menyandang gelar master dan doktor, namun yang diperlukan rakyat Indonesia bukan hanya itu," katanya.
Oleh sebab itu, LBH Surabaya mendorong KY untuk tidak meloloskan calon hakim agung yang tidak jujur yakni calon hakim yang korup, pelanggar HAM, berselingkuh, plagiat, tidak tertib bayar pajak, dan sebagainya.
"Kami juga mendorong KY untuk merekomendasikan calon hakim agung yang berintegritas, yakni tidak pernah diadukan karena melanggar kode etik profesi," katanya.
"Yang diperlukan rakyat Indonesia itu sederhana saja, yakni hakim agung yang jujur, sehingga pemalsuan putusan tidak terjadi lagi di MA," kata peneliti LBH Surabaya, Abdul Fatah, di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, hakim jujur adalah hakim yang tidak suka mengambil sesuatu yang bukan haknya (korupsi), bukan pelanggar HAM, tidak melakukan perselingkuhan, tidak melakukan plagiat, tertib bayar pajak, dan sebagainya.
"Tahun ini, KY sedang melakukan rekrutmen calon hakim untuk jalur karir (internal peradilan) dan nonkarir (akademisi dan praktisi) untuk mengisi kekosongan hakim agung di kamar pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara," katanya.
Hingga kini, KY telah mengumumkan 89 calon hakim yang lulus administrasi yakni 24 orang untuk kamar pidana, 20 orang untuk kamar perdata, 23 orang untuk kamar agama, tujuh orang untuk kamar militer, dan 12 orang untuk kamar tata usaha negara (TUN).
"Dalam kapasitas keilmuan, 89 orang itu telah teruji karena sudah berpengalaman di bidang hukum di atas 20 tahun serta menyandang gelar master dan doktor, namun yang diperlukan rakyat Indonesia bukan hanya itu," katanya.
Oleh sebab itu, LBH Surabaya mendorong KY untuk tidak meloloskan calon hakim agung yang tidak jujur yakni calon hakim yang korup, pelanggar HAM, berselingkuh, plagiat, tidak tertib bayar pajak, dan sebagainya.
"Kami juga mendorong KY untuk merekomendasikan calon hakim agung yang berintegritas, yakni tidak pernah diadukan karena melanggar kode etik profesi," katanya.