Kamis, 12 Pebruari 2015

Wakapolri Kaget Bareskrim Panggil Pejabat Struktural KPK

Padahal ada kesepakatan “gencatan senjata”.
NOV
Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto. Foto: RES.

Sembari menunggu putusan praperadilan Budi Gunawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sepakat untuk menunda pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi untuk perkara Budi Gunawan, maupun saksi-saksi dalam perkara pimpinan KPK yang tengah disidik Bareskrim Mabes Polri.

Namun, upaya "gencatan senjata" tersebut tidak digubris Bareskrim. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik Bareskrim tetap memanggil saksi-saksi, termasuk saksi dari struktural KPK. "Yang saya dengar dari Pak Pandu, Wakapolri kaget dengan adanya surat panggilan itu," katanya, Rabu (11/2).

Bambang menjelaskan, dua pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain telah melakukan koordinasi dan bertemu Wakapolri yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Badrodin Haiti. Dalam pertemuan itu, Badrodin menyatakan tidak setuju dengan adanya pemanggilan-pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik Bareskrim.

Pasalnya, lanjut Bambang, Pesiden Joko Widodo telah meminta Polri dan KPK menghormati proses hukum praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai arahan Presiden, upaya "gencatan senjata" itu dilakukan untuk meredakan ketegangan antara KPK dan Polri.

Mendengar masih adanya panggilan-panggilan pemeriksaan, menurut Bambang, Badrodin langsung mengambil sikap. Badrodin juga menjamin tidak akan ada panggilan-panggilan pemeriksaan sampai terbitnya putusan praperadilan. Bambang pun mempercayai jaminan yang diberikan Badrodin.

Sementara, anggota Tim Independen bentukan Presiden, Jimly Assiddiqie menyatakan penundaan pemeriksaan tersebut merupakan salah satu solusi untuk meredakan ketegangan KPK dan Polri. Hal itu sesuai pula dengan harapan Presiden yang meminta KPK maupun Polri menghormati proses hukum.

"Jadi, kami mengimbau semua pihak untuk sesuai dengan arahan Presiden, meredakan ketegangan ini sambil menghormati proses hukum praperadilan. Kami juga sudah tanya ke KPK bahwa KPK tak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait kasus Budi Gunawan dengan maksud menghormati proses hukum," ujarnya.

Jimly mengaku Tim Independen juga telah menyampaikan hal yang sama kepada Polri. Ia meminta agar Polri menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung dengan menunda prosea pemeriksaan. "Proses praperadilan ini kan tidak lama. Senin sudah ada putusan," imbuhnya.

KPK sendiri telah menunda pemeriksaan saksi-saksi untuk perkara Budi Gunawan. Terakhir, KPK melakukan pemanggilan terhadap Budi Gunawan, tetapi jenderal bintang tiga ini tidak hadir tanpa keterangan. Pengacara Budi Gunawan beralasan kliennya masih menunggu proses praperadilan.

Sebaliknya, pihak Bareskrim tidak melakukan penundaan pemeriksaan saksi-saksi untuk perkara pimpinan KPK. Bareskrim bahkan hendak memeriksa struktural KPK. Terakhir, Bareskrim memeriksa politisi PDIP Emir Moeis. Padahal, Budi Gunawan justru menjadikan praperadilan sebagai alasan untuk tidak memenuhi panggilan KPK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua