Sabtu, 14 February 2015

Pertanyakan Hasil Munas Pontianak, Denny Kailimang Somasi PERADI

Denny meminta salinan hasil Munas Pontianak.
RZK/ALI
Salinan surat dan somasi Denny Kailimang. Foto: RZK

Suasana menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Makassar, Sulawesi Selatan tidak hanya ramai dengan , tetapi juga upaya sejumlah pihak ‘mengungkit’ Munas edisi sebelumnya. Salah satu pihak itu adalah advokat senior, Denny Kailimang.
 
Denny yang saat ini tercatat sebagai Ketua Komisi Pengawas Advokat mempertanyakan salinan hasil Munas PERADI yang digelar 30 April – 1 Mei 2010 di Pontianak, Kalimantan Barat. Secara resmi, 26 Januari 2015, Denny melayangkan surat kepada Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan.
 
Selain Otto, surat itu juga ditujukan kepada Ketua Steering Committee Munas Pontianak Leonard Simorangkir, Ketua Organizing Committee Munas Pontianak Julius Rizaldi, Sekretaris Organizing Committee Hasanuddin Nasution, dan Pimpinan Sidang Pleno Munas Pontianak antara lain Thomas Tampubolon, Elza Syarief, Tamsil Sjoekoer, dan Achiel Suyanto.   
 
“Mengingat Munas PERADI pada tanggal 20 April 2010 s/d 01 Mei 2010 di Pontianak, dimana rekan-rekan sebagai yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan hasil Munas PERADI di Pontianak tersebut, maka saya menulis surat ini kepada rekan-rekan (SC) dan (OC), Pimpinan Sidang Pleno, Khususnya Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015 yang dipilih dalam Munas PERADI di Pontianak Tersebut, untuk meminta salinan hasil Munas PERADI 30 April 2010 s/d 01 Mei 2010 di Pontianak,” demikian ditulis Denny dalam surat yang salinannya diperoleh .
 
Di bagian akhir surat, selain tanda tangan Denny Kailimang tanpa embel-embel posisinya sebagai Komisi Pengawas Advokat, tertera juga daftar pihak tembusan surat yakni Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Ketua DPC PERADI di seluruh Indonesia.
 
Surat itu ternyata tidak menuai respon. Makanya, 9 Februari 2015, Denny kembali melayangkan surat kepada pihak-pihak tertuju yang sama. Hanya saja, kali ini bukan surat biasa, tetapi somasi.
 
“Saya SOMASI rekan-rekan sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam Munas PERADI pada tanggal 30 April 2010 s/d 1 Mei 2010 di Pontianak untuk segera memberikan BERITA ACARA MUNAS PERADI tanggal 30 April 2010 s/d 1 Mei 2010 di Pontianak,” demikian ditulis Denny dalam surat somasi yang salinannya diperoleh
 
Berbeda dengan surat tertanggal 26 Januari 2015, di bagian akhir surat somasi Denny menambahkan pihak tembusan surat selain Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Ketua DPC PERADI di seluruh Indonesia, yakni anggota PERADI di seluruh Indonesia.
 
Diminta konfirmasinya, Otto Hasibuan mengaku belum terima surat yang dilayangkan Denny Kailimang. Otto justru mempertanyakan alasan Denny mensomasi dirinya. Menurut dia, somasi itu seharusnya dilayangkan jika terjadi sengketa.
 
“Sudahlah, PERADI itukan damai. Tidak ada somasi-somasian. Yang penting berbaktilah, jangan nggak pernah hadir. Jangan kita ini tidak mem-backup PERADI gitu ya. Saya berharap semua membangun PERADI ajalah,” paparnya saat ditemui dalam acara sebagai calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI di Gedung Joeang, Kamis lalu (12/2).
 
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPN PERADI Hasanuddin Nasution juga mengaku belum menerima surat Denny Kailimang. “Saya kemarin baru dari DPN (PERADI), tidak ada tuh surat itu atau tidak ada staf yang kasih tahu saya ada surat dari Bang Denny,” kata Hasanuddin melalui telepon, Jumat malam (13/2).
 
bursa kandidat Ketua Umum





Steering Committee Organizing Committee hukumonline





copy hukumonline.





hukumonline deklarasi Fauzie Hasibuan-Thomas Tampubolon


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua