Senin, 16 Pebruari 2015

Penetapan Tersangka BG Tidak Sah, KPK Siapkan Sejumlah Langkah

Peninjauan kembali bisa menjadi salah satu opsi yang ditempuh KPK.
Hasyry Agustin
Hakim Sarpin Rizaldi saat mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di PN Jaksel, Senin (16/2). Foto: RES.


Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka calon Kapolri itu tidak sah, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan sejumlah langkah atas putusan itu.


“Berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya,” ujar Sarpin saat membacakan putusan tersebut di PN Jaksel, Senin (16/2).


Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan BG mengenai penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan yang terkait dengannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan, untuk permohonan lain mengenai ganti kerugian imateril sebesar Rp 1 juta dan meminta Termohon (KPK) memberikan bukti kepada pihak BG tidak dikabulkan oleh Sarpin.


“Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf atau b, Pasl 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 555 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah,” jelas Sarpin.


Sarpin mengutip ahli Bernard Arif Sidharta yang dihadirkan oleh pihak KPK yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil penyidikan dan memiliki konsekuensi yang besar, sehingga penetapan tersangka BG layak dijadikan sebagai objek praperadilan.


Dalam pertimbangannya, Sarpin menyebutkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa BG. Hal tersebut dijelaskan Sarpin dengan menjabarkan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Ketentuan itu berbunyi, ” Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua