Senin, 16 Pebruari 2015

Usai Kabulkan Praperadilan BG, Ini Kata Hakim Sarpin

Mengaku tidak ada ancaman dan tidak ada paksaan.
ANT/NOV
Hakim Sarpin Rizaldi saat mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di PN Jaksel, Senin (16/2). Foto: RES.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan mengaku tidak mendapat ancaman ataupun paksaan dalam memutuskan hasil sidang.

"Yang jelas tidak ada ancaman, tidak ada paksaan," kata Sarpin berusaha menghindari wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Seusai sidang, Sarpin langsung berjalan ke ruangan hakim di lantai dua PN Jakarta Selatan.

Namun beberapa jam setelah itu, Sarpin terlihat menuruni tangga dan hendak keluar gedung PN Jakarta Selatan.

Hakim yang mengenakan kemeja merah muda tersebut bergegas keluar gedung menuju mobilnya.

Ia mengelak dan menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait persidangan. "Saya tidak boleh komentar ya," kata dia sambil terus berjalan terburu-buru.

Namun Sarpin sempat mengaku bahwa dirinya kelelahan setelah menangani perkara praperadilan Budi Gunawan. "Yang jelas pasti capek," kata Sarpin sambil memasuki mobilnya.

Sarpin meninggalkan PN Jakarta Selatan menggunakan mobil Honda CRV.

Pada Senin (16/2), hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah.

Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan nomor 03/01/01/2015 tidak sah.

Hakim Sarpin menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Sebelumnya, Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko mengkritik keras putusan Sarpin tersebut. "Hakim ini ngawur. Ini bukan progresif. Saya menyangka hakim ini tidak memahami. Seharusnya yang menangani hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Hakim tidak boleh berpikir progresif, dia harus berpikiran normatif. Kalau terlalu progresif atau kreatif, maka hakim itu melanggar undang-undang," ujarnya ketika dihubungi hukumonline, Senin (16/2).

Djoko menjelaskan putusan Sarpin itu bukan termasuk putusan yang progresif, melainkan putusan yang melanggar undang-undang. Ia menegaskan hakim dapat membuat putusan progresif hanya jika undang-undang tidak mengatur ketentuan secara jelas. Namun, jika sudah jelas diatur, maka hakim tinggal menerapkan ketentuan UU itu.

hakim melakukan pmh
 - parah
17.02.15 13:16
hakim sarpin mungkin tidak baca uu kepolisian pasal 2 yang jelas-jelas menyatakan bahwa fungsi (institusi) polisi salah satunya adalah penegakan hukum-- hakim tidak tahu atau tidak mengerti hukum??
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua