Senin, 16 February 2015

Putusan Praperadilan BG Hanya Bisa Dibatalkan dengan Putusan MA

Walau Pasal 45A UU MA melarang kasasi untuk putusan praperadilan, MA dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Sudah ada preseden sebelumnya dalam kasus Newmont.
NOV
Peneliti Senior LeIP Arsil. Foto: RES.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan putusan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan hanya bisa dibatalkan dengan putusan, bukan penetapan Mahkamah Agung (MA). Ia berpendapat MA tidak dapat mengeluarkan penetapan pembatalan atas putusan praperadilan.

"Kalau itu dilakukan berarti itu bentuk dari intervensi MA dan kekuasaan kehakiman. Setiap putusan pengadilan hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan pula. Seharusnya, praperadilan diselesaikan dengan upaya hukum, minimal kasasi," katanya kepada hukumonline, Senin (16/2).

Menurut Arsil, upaya kasasi merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ingin membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Dalam hal ini, MA juga harus berani menerabas ketentuan Pasal 45A UU No.5 Tahun 2004 tentang MA.

Pasal 45A ayat (2) mengatur, MA dalam tingkat kasasi berhak mengadili perkara, kecuali putusan praperadilan, perkara yang ancaman pidana maksimal satu tahun, dan perkara tata usaha negara dengan objek gugatan berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan.

Selain itu, KUHAP juga telah mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Namun, Arsil menyarankan agar MA melakukan perkembangan hukum dan tidak melihat secara kaku ketentuan mengenai larangan upaya kasasi untuk putusan praperadilan.

"MA harus menerobos Pasal 45A, jangan hanya melihat dari segi formal. Sesuai fungsinya, MA harus menjaga kesatuan penerapan hukum. Caranya, dengan melakukan perkembangan hukum. Jadi, apabila MA menganggap putusan praperadilan ini salah, MA harus membatalkan melalui putusan kasasi," ujarnya.

Penerobosan hukum tersebut, lanjut Arsil, juga pernah dilakukan oleh MA dalam kasus Newmont. Ketika itu, tersangka kasus Newmont mengajukan permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Pemohon menilai yang berwenang menyidik kasusnya bukan penyidik Polri melainkan PPNS.

Akan tetapi, upaya praperadilan itu kandas, sehingga si tersangka mengajukan kasasi. Walau Pasal 45A melarang pemeriksaan kasasi atas putusan praperadilan, nyatanya MA yang saat itu dipimpin Bagir Manan menerima kasasi pemohon. Alhasil, Polri dianggap tidak berwenang menangani perkara pemohon.

Dengan demikian, Arsil berpendapat, MA dapat menyimpangi ketentuan Pasal 45A dalam kasus praperadilan Budi Gunawan. Ia merasa hal itu perlu dilakukan, mengingat putusan praperadilan Budi Gunawan tergolong tidak biasa. Dalam kasus ini, hakim praperadilan hakim memperluas objek praperadilan dengan memasukan penetapan tersangka.

Andaikata MA ingin menjaga kesatuan hukum, Arsil berharap MA memeriksa kasasi yang diajukan KPK. Baru nanti, dalam putusannya, MA dapat menilai apakah putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Sarpin Rizaldi benar atau tidak. Apabila tidak benar, MA dapat membatalkan dengan putusan kasasi.

"Tentunya pembatalan itu tidak hanya dilihat dari KUHAP, tetapi juga dari kemanfaatan dan lainnya. Ke depan, dengan adanya putusan MA ini, akan ada kesatuan pemahaman bahwa semua pengadilan tidak boleh memperluas objek praperadilan. Begitu juga sebaliknya jika MA menganggap putusan itu sudah benar," tuturnya.

Arsil menambahkan, sebaiknya KPK tidak langsung mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi mengajukan kasasi terlebih dahulu. Pasalnya, apabila mengajukan PK, berarti KPK mengakui putusan praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa melanjutkan proses penanganan perkara Budi Gunawan.

Selama KPK mengajukan kasasi, menurut Arsil, proses penyidikan perkara Budi Gunawan dapat tetap dilanjutkan karena pemeriksaan praperadilan belum selesai. Nanti, apabila MA menyatakan kasasi tidak dapat diterima atau Niet Ontvantkelijk Verklaard (NO), baru KPK mengajukan PK.

Rencana pengajuan PK ini sempat disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang usai pembacaan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, ada pendapat lain dari mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang menyatakan MA dapat mengeluarkan penetapan pembatalan putusan praperadilan.

Djoko mengungkapkan, putusan hakim Sarpin Rizaldi telah melampaui kewenangan praperadilan. Oleh karena itu, MA dapat membuat penetapan pembatalan atas putusan yang bertentangan dengan undang-undang dengan mendasarkan pada Pasal 32 UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 tentang MA.

tajam kebawah dan tumpul keatas
 - ridhwan
26.06.15 10:42
Praperadilan seperti payung bagi penguasa jika terdapat ketentuan pasal 45A UU No.5 Tahun 2004 tentang MK, karena upaya ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang bermateri lebih lain hal dengan masyarakat kecil yang tidak tahu dalam menggunakan upaya hukum ini. tergambar dari ketentuan tersebut akan dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan dan lalu apabila upaya hukum ini dimenangkan olehnya maka dengan nyata peradilan akan melindunginya dari segala proses berikutnya berupa upaya hukum bisa(banding dan kasasi). dengan itu saya setuju apabila aturan terhadap pasal 45A ini perlu direvisi, pertanyaannya sekarang apakah berani para penegak hukum kita merevisinya atau apakah mereka dengan sengaja memberlakukannya agar melindungi penguasa dengan jalan Preperadilan ini?
praperadilan Budi Gunawan
 - suparjono
25.02.15 14:46
MA juga harus berani menerabas ketentuan Pasal 45A UU No.5 Tahun 2004 tentang MA. pendapat ini kurang pas karena sama saja melanggar aturan yang berlaku. Sebaiknya yang harus direvisi adalah uu kehakiman tentang kewenangan hakim dalam menafsirkan suatu perkara
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua