Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai penting dalam pengelolaan dan pengawasan beragam hal di dalam sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa.
Apalagi, ia mengemukakan bahwa dalam mengelola sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan diperlukan peran serta segenap elemen bangsa, terutama dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya. Untuk itu, ujar dia, maka dibutuhkan sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan aparat penegak hukum, seperti KPK menjadi sangat penting dan strategis.
KPK, lanjut Menteri Susi, juga mendukung penuh upaya KKP dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang bersih, transparan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan itu, KPK juga telah melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di 34 provinsi, yang akan menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan.
"Dengan adanya Gerakan Nasional ini, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas inisiasi KPK," katanya.
Menteri Susi juga mengemukakan bahwa kajian yang telah dilaksanakan KPK itu merupakan langkah lanjutan dalam mengelola sumber daya alam, serta menjadi bahan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan oleh KKP. Susi mengklaim bahwa berbagai kebijakan KKP telah sejalan dengan kajian KPK tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain melalui pembentukan Satgas Illegal Fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan.
"Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa.
Apalagi, ia mengemukakan bahwa dalam mengelola sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan diperlukan peran serta segenap elemen bangsa, terutama dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya. Untuk itu, ujar dia, maka dibutuhkan sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan aparat penegak hukum, seperti KPK menjadi sangat penting dan strategis.
KPK, lanjut Menteri Susi, juga mendukung penuh upaya KKP dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang bersih, transparan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan itu, KPK juga telah melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di 34 provinsi, yang akan menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan.
"Dengan adanya Gerakan Nasional ini, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas inisiasi KPK," katanya.
Menteri Susi juga mengemukakan bahwa kajian yang telah dilaksanakan KPK itu merupakan langkah lanjutan dalam mengelola sumber daya alam, serta menjadi bahan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan oleh KKP. Susi mengklaim bahwa berbagai kebijakan KKP telah sejalan dengan kajian KPK tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain melalui pembentukan Satgas Illegal Fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan.