Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tertundanya pelaksanaan eksekusi mati tahap II bukan memenuhi permintaan Pemerintah Australia dan dua keluarga terpidana mati kasus narkoba asal negara tersebut, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
"Tidak ada (memenuhi permintaan Australia), ini kedaulatan hukum kita. Ini saya kira masalah teknis, masalah lapangan," kata Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menghubungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyatakan Indonesia harus ingat bantuan tsunami 2004.
"Pernyataan tidak seperti itu, biar pak JK menjelaskan," kata Joko Widodo.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Julie Bishop menjelaskan ada salah pengertian, dan pihaknya ingin menyatakan hubungan Indonesia-Australia sudah bagus, termasuk pada partisipasi bantuan tsunami 2004.
"Ini dimaksudkan bahwa Australia mau melanjutkan kerjasama itu, baik kerjssama dalam bidang ekonomi, pertahanan dan juga sama-sama memerangi narkoba," kata Jusuf Kalla.
Wakil preisden juga menjelaskan hukum Indonesia harus dijalankan dan yang memutuskan hukuman mati itu adalah pengadilan, bukan presiden.
"Yang memutuskan ini (hukuman mati) mahkamah pengadilan yang independen obyektif, karena ini merusak martabat kita. jadi ini obyektivitas pengadilan, bukan presiden, jadi jangan tanya pemerintah," kata Jusuf Kalla.
Pada eksekusi tahap kedua ini, Kejagung akan mengeksekusi 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya.
"Tidak ada (memenuhi permintaan Australia), ini kedaulatan hukum kita. Ini saya kira masalah teknis, masalah lapangan," kata Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menghubungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyatakan Indonesia harus ingat bantuan tsunami 2004.
"Pernyataan tidak seperti itu, biar pak JK menjelaskan," kata Joko Widodo.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Julie Bishop menjelaskan ada salah pengertian, dan pihaknya ingin menyatakan hubungan Indonesia-Australia sudah bagus, termasuk pada partisipasi bantuan tsunami 2004.
"Ini dimaksudkan bahwa Australia mau melanjutkan kerjasama itu, baik kerjssama dalam bidang ekonomi, pertahanan dan juga sama-sama memerangi narkoba," kata Jusuf Kalla.
Wakil preisden juga menjelaskan hukum Indonesia harus dijalankan dan yang memutuskan hukuman mati itu adalah pengadilan, bukan presiden.
"Yang memutuskan ini (hukuman mati) mahkamah pengadilan yang independen obyektif, karena ini merusak martabat kita. jadi ini obyektivitas pengadilan, bukan presiden, jadi jangan tanya pemerintah," kata Jusuf Kalla.
Pada eksekusi tahap kedua ini, Kejagung akan mengeksekusi 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya.