Rabu, 25 Pebruari 2015

KPK: Putusan Praperadilan BG, "Kecelakaan" yang Merusak Sistem Hukum

Penyimpangan dapat dilakukan demi membetulkan sistem hukum yang rusak.
NOV
Komisioner KPK Zulkarnain. Foto: SGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain menganggap putusan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai "kecelakaan hukum" yang merusak sistem hukum di Indonesia. Pasalnya, putusan hakim yang melampaui kewenangan praperadilan tersebut seolah "mengunci" gerak KPK untuk melakukan upaya hukum.

Benar saja, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memastikan akan menolak pengajuan kasasi  KPK. Berdasarkan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, pengadilan tingkat pertama dilarang menerima kasasi atas putusan praperadilan.

Atas penolakan PN Jakarta Selatan, Zulkarnain mengaku KPK tengah mempelajari opsi-opsi lainnya. "Kami masih mendiskusikan secara internal. Kami bicarakan juga dengan para ahli karena ini sudah menyangkut dengan masalah hukum negara kita. Ini (KUHAP) kan produk hukum nasional," katanya di KPK, Selasa (24/2).

Zulkarnain berpendapat, KUHAP merupakan karya agung yang seharusnya dijadikan acuan beracara oleh penegak hukum. Sesuai ketentuan KUHAP, ada batasan tertentu dari objek praperadilan. Namun, ia menilai putusan praperadilan Budi Gunawan telah ke luar dari objek praperadilan yang ditentukan dalam KUHAP.

Putusan itu, menurut Zulkarnain, mengakibatkan rusaknya sistem hukum di lembaga praperadilan. Ia berharap tidak hanya KPK yang fokus menyikapi kekeliruan putusan tersebut, tetapi ia juga berharap para pakar hukum memberikan perhatian, sehingga sistem hukum dapat kembali ke jalur yang tepat.

Terkait dengan peluang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), Zulkarnain belum bisa memastikan. Ia menyatakan KPK masih menunggu hasil pembahasan. "Nanti dilihat dulu apa yang paling tepat. Kami hormati proses hukum. Tentu kami menginginkan hukum kita berjalan baik," ujarnya.

Senada, pengajar hukum pidana Universitas Brawijaya, Malang, Adami Chazawi mengatakan putusan praperadilan Budi Gunawan telah merusak sistem hukum di Indonesia. Putusan itu seolah "mengunci" peluang KPK untuk melakukan upaya hukum. KPK tidak dapat mengajukan perlawanan, banding, kasasi, maupun PK atas putusan praperadilan.

Selain itu, Adami menilai putusan praperadilan Budi Gunawan merupakan sebagai hukum karena hakim tunggal Sarpin Rizaldi membuat norma baru dengan memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Adami berpandangan, satu-satunya cara untuk melawan penyimpangan hukum adalah dengan penyimpangan pula.

"Jadi, perlawanan, banding, kasasi, dan PK tidak bisa, sehingga termohon dipaksa untuk menerima. Kalaupun ada terobosan untuk mengajukan PK, itu termasuk penyimpangan juga. Untuk meluruskan penyimpangan ini harus dilakukan dengan penyimpangan lagi. Kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa," tuturnya kepada hukumonline.

Adami mengibaratkan penyimpangan hukum itu sebagai mobil yang terperosok. Untuk mengembalikan mobil tersebut, harus dilakukan upaya yang mungkin akan merusak. Oleh karena itu, ia berpendapat, walau sebetulnya PK tidak boleh diajukan atas putusan praperadilan, PK diperkenankan untuk membetulkan sistem hukum yang rusak.

"Saya yakin KPK akan melakukan upaya ini. Meski sebenarnya PK itu hanya diajukan oleh terpidana, bukan termohon yang kalah praperadilan, tetapi putusan hakim ini sudah termasuk penyimpangan yang sangat fatal. Maka, untuk membetulkannya juga harus penyimpangan. MA harus mengambil jalan," tandasnya.

Sekedar mengingatkan, awal pekan lalu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi menerima sebagian permohonan praperadilan Budi Gunawan. Sarpin menyatakan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah karena KPK tidak berwenang menangani perkara Budi Gunawan.

Sarpin beralasan UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur secara limitatif kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi. KPK hanya bisa menangani perkara korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, penegak hukum, meresahkan masyarakat, serta perkara korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

hukuk dan KPK
 - suparjono
25.02.15 15:58
Kemenangan BG disidang praperadilan hendaknya tidak dilijhat sebagai kecelakaan sistem hukum NKRI tapi harus dilihat sebagai bagian kelemahan sistem hukum NKRI. Dari kasus ini terlihat belum sinkronnya KUHAP dan Undang-Undang Kehakiman yang memberikan kewenangan hakim untuk mengadili sebuah perkara yang belum ada di dalam aturan. "seperti yang diucapkan hakim Sarpin di sidang.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua